JAKARTA, MalukuPost.com – Kabar menggembirakan datang dari ibu kota negara untuk masyarakat Maluku. Provinsi Maluku resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah fokus dalam Country Programme Action Plan (CPAP) 2026-2030, program kerja sama strategis antara UNICEF dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
Penetapan itu diumumkan dalam acara peluncuran CPAP Pemerintah RI–UNICEF periode 2026-2030 yang berlangsung di Ballroom Kementerian PPN/Bappenas, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan besar yang diberikan kepada Maluku.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kemitraan panjang bersama UNICEF dan dukungan penuh Pemerintah Pusat. Kami menyambut gembira karena Maluku ditetapkan sebagai salah satu fokus dalam CPAP 2026-2030,” ujar Gubernur.
Masuknya Maluku dalam program prioritas ini dinilai sebagai langkah penting dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, air bersih, sanitasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Hendrik Lewerissa, hubungan kerja sama antara Maluku dan UNICEF telah terjalin sejak era 1990-an, ketika kantor perwakilan UNICEF berdiri di Ambon dengan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Selama puluhan tahun, kolaborasi tersebut telah melahirkan berbagai terobosan penting, salah satunya Sistem Gugus Pulau, model pelayanan kesehatan untuk wilayah kepulauan yang pertama kali dikembangkan di Maluku.
Program itu hadir sebagai solusi atas tantangan geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau, terutama dalam pelayanan ibu hamil, persalinan, dan kesehatan bayi.
“Sistem gugus pulau yang lahir dari Maluku kemudian diterapkan secara luas di Indonesia sebagai model pelayanan untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil,” ungkapnya.
Selain inovasi tersebut, Maluku juga mencatat kemajuan signifikan dalam upaya eliminasi malaria. Hingga tahun 2025, empat daerah di Maluku telah meraih status eliminasi malaria, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kota Tual, dan Kabupaten Buru Selatan.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama UNICEF kini menargetkan seluruh kabupaten/kota di Maluku bebas malaria paling lambat tahun 2030.
Dalam periode CPAP 2026-2030, Maluku masuk kategori provinsi fokus yang akan mendapat dukungan teknis intensif, terutama dalam perencanaan pembangunan, penguatan kebijakan anggaran, serta percepatan pemenuhan hak-hak anak.
“Pemerintah Provinsi Maluku siap menjalankan kerja sama ini bersama UNICEF dan Pemerintah Pusat demi masa depan anak-anak Maluku dan kesejahteraan masyarakat,” tegas HL.
Gubernur juga menyambut positif peningkatan status Kantor UNICEF Ambon yang kembali menjadi kantor wilayah untuk Maluku dan Maluku Utara.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa peluncuran CPAP sejalan dengan visi pembangunan nasional dan agenda Indonesia Emas 2045, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sejak usia dini.
Dengan penetapan ini, Maluku kembali menunjukkan posisinya sebagai daerah strategis nasional yang terus bergerak maju, bukan hanya sebagai wilayah kepulauan, tetapi juga sebagai pusat perhatian pembangunan masa depan Indonesia.
