AMBON, MalukuPost.com – Pemikiran akademik terkait pengelolaan Blok Masela kembali mengemuka sebagai bagian dari diskursus pembangunan berkeadilan di Maluku. Salah satunya disampaikan oleh Dr. Hobarth Soselisa yang menyoroti pentingnya memastikan proyek strategis nasional tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial masyarakat di daerah penghasil.
Kelompok Masyarakat Peduli Bumi Kalwedo untuk Migas Blok Masela, Semuel Perulu, menilai gagasan tersebut merupakan kontribusi intelektual yang kritis dan relevan dengan perkembangan kajian sumber daya alam serta pembangunan berbasis hak (rights-based development).
Menurutnya, di tengah percepatan proyek Blok Masela sebagai salah satu ladang gas terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta standar kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat, terdapat tantangan besar yang tidak boleh diabaikan, yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat Maluku yang masih menghadapi tingkat kemiskinan.
“Maluku masih tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia. Ini menjadi paradoks di tengah besarnya potensi sumber daya yang dimiliki,”ujar Perlu, Selasa (02/06/2026).
Dari sisi investasi, proyek Blok Masela tercatat memiliki nilai sekitar USD 20,9 miliar dan berpotensi meningkat hingga melampaui Rp300 triliun seiring penerapan teknologi penangkapan karbon (CCS). Pemerintah juga menargetkan penyelesaian tahap Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta Front-End Engineering and Design (FEED) pada 2026.
Sejumlah kajian, termasuk dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, menyebutkan proyek ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional, termasuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga USD 153 miliar serta penyerapan ribuan tenaga kerja pada tahap konstruksi.
Meski demikian, Perulu menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan adil, khususnya dalam skema pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, tanpa mekanisme yang kuat, proyek besar tersebut berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat di wilayah penghasil.
Selain aspek ekonomi, perhatian juga diberikan pada dimensi sosial dan kultural masyarakat adat di wilayah sekitar Blok Masela. Kajian akademik yang dirujuk menunjukkan bahwa wilayah laut dan pesisir tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan identitas komunitas adat yang harus dilindungi.
Karena itu, pengelolaan Blok Masela dipandang tidak hanya sebagai proyek energi nasional, tetapi juga sebagai ujian keadilan sosial dan keberpihakan negara terhadap masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar pembangunan tidak hanya berhenti pada angka ekonomi, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil,” tutupnya.
