Pengangguran di Maluku, Permasalahan dan Solusi

  • Whatsapp
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pengangguran periode Agustus 2019, secara nasional besarnya pengangguran yang digambarkan oleh indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,34 menjadi 5,28 persen.     Sejalan dengan angka nasional, TPT Maluku juga mengalami penurunan. Ironisnya, Maluku masih menempati 3 besar provinsi dengan nilai TPT tertinggi. Selain itu, trend data menunjukkan adanya kekhawatiran akan sulitnya menurunkan TPT Maluku pada masa mendatang.

Oleh : Ulul Azmi Afrizal Rizqi

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pengangguran periode Agustus 2019, secara nasional besarnya pengangguran yang digambarkan oleh indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,34 menjadi 5,28 persen.

Sejalan dengan angka nasional, TPT Maluku juga mengalami penurunan. Ironisnya, Maluku masih menempati 3 besar provinsi dengan nilai TPT tertinggi. Selain itu, trend data menunjukkan adanya kekhawatiran akan sulitnya menurunkan TPT Maluku pada masa mendatang.

Fenomena Menganggur

Menurut Cutler dan Katz (1991) fenomena pengangguran memberi pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan artinya, semakin tinggi pengangguran di suatu wilayah dapat mengindikasikan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi pula. Secara sederhana dapat dianalogikan orang yang menganggur tidak akan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik makanan maupun non makanan yang menjadi indikator miskin tidaknya seseorang.

Pada Agustus 2019, TPT di Maluku sebesar 7,08 persen dengan tingkat kemiskinan Maret 2019 sebesar 17,69 persen. Capaian kedua indikator tersebut sama-sama berada dibawah angka nasional. Sebuah pekerjaan rumah yang berat, mengingat perekonomian di Indonesia secara keseluruhan juga tengah dalam kondisi lesu.

Jika ditelisik lebih dalam, penurunan angka pengangguran di Maluku justru berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Pada Agustus 2019 penduduk yang menganggur di Maluku hanya berkurang 316 orang jika dibandingkan Agustus 2018. Padahal pada periode tersebut terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 15.352 orang. Sementara pada tahun 2018, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 10.844 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, justru penduduk perkotaan lebih banyak yang menjadi pengangguran. Pada Agustus 2019, TPT perkotaan di Maluku sebesar 9,96 persen sementara di perdesaan hanya 4,93 persen.

Salah satu alasan tingginya pengangguran di perkotaan yaitu adanya daya tarik wilayah perkotaan sebagai pusat perekonomian suatu wilayah. Orang akan berbondong-bondong pergi ke kota dengan harapan mudah memperoleh pekerjaan.

Disisi lain, jumlah permintaan tenaga kerja tak sebanding dengan tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya, akan ada yang menjadi menjadi pengangguran karena tidak tertampung dalam dunia kerja.

Mengentaskan Pengangguran

Kurangnya keterampilan menjadi salah satu faktor tak terserapnya tenaga kerja dalam pasar kerja. Pemilik modal/usaha cenderung mencari tenaga kerja yang terlatih dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan pemberi pekerjaan.

Tingginya pengangguran di perkotaan juga dipengaruhi semakin tingginya tingkat pendidikan penduduk kota. Banyaknya akses untuk memperoleh pendidikan, mengakibatkan penduduk perkotaan mampu bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi dibandingkan orang perdesaan.

Dengan status pendidikan yang dimiliki, orang cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Padahal jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia juga terbatas. Akhirnya tingkat pengangguran di perkotaan semakin meningkat pula.

Hal tersebut didukung data BPS yang mengatakan jumlah pengangguran lulusan Universitas setara S1 di Maluku tahun 2019 sebesar 9,77 persen. Sementara lulusan SD dan SMP yang menganggur kurang dari 5 persen. Penduduk dengan lulusan SD maupun SMP cenderung menerima pekerjaan apapun untuk dapat bertahan hidup.

Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki tidak banyak pilihan pekerjaan yang dapat diperoleh, pekerjaan apapun mau tidak mau harus diterima. Namun, cenderung pada pekerjaan yang sifatnya kasar dan tak rutin datangnya.

Pemerintah setidaknya perlu memperhatikan dua dimensi untuk memperbaiki keadaan tenaga kerja di Maluku. Pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Pada era revolusi industri 4.0 manusia dituntut melakukan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Pemerintah harus mampu menyediakan pekerja yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi. Memperbanyak pelatihan-pelatihan digital menjadi salah satu solusi.

Dimensi kedua yaitu memperbaiki sarana infrastruktur. Membangun infrastruktur artinya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut. Belum lagi snowball effect usai terciptanya infrastruktur berupa terbukanya akses dan kawasan ekonomi baru yang tentunya bakal menyerap banyak pekerja baru. Infrastruktur disini dapat berupa jalan raya, jaringan internet, pemukiman, hingga pusat perindustrian.

Tersedianya kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah tetap perlu melakukan pengawalan terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Harapannya kebijakan yang telah dijalankan dapat tercapai dan tepat sasaran.

Penulis : Fungsional Statistisi BPS Provinsi Maluku

Pos terkait