Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata Tuntut Pembebasan Dua Warga Sabuai

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang berbicara di hadapan para maahsiswa yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/2). Ia didampingi Karo Kesbanglinmas Sam Sialana, dan Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata Yosua Ahwalam. Para mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan antara lain pencabutan izin CV Sumber Berkat Makmur dan pembebasan dua warga Sabuai. (foto rudi fofid)
Sekitar 70 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/2). Mereka diterima Sekretaris Daerah Kasrul Selang (foto rudi fofid)

Laporan Rudi Fofid

Ambon, Malukupost.com – Aliansi Mahasiswa Adat Welihata menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/2). Mereka menuntut pembebasan Stevanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua, dua warga Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dijadikan tersangka oleh Polsek Werinama.

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Yosua Ahwalam, ditandai dengan serangkaian orasi secara bergantian oleh para orator. Para mahasiswa yang mengenakan kain berang di kepala, juga membentangkan spanduk dan pamflet. Dengan cara itu, para mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah menutup operasi CV  Sumber Berkat Makmur (SBM) di wilayah hutan adat Sabuai, dan membebaskan Stevanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua yang ditahan dan dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Di pelataran Gedung DPRD Maluku, para mahasiswa diterima Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, didampingi anggota dewan Fredy Rahakbauw dan Saodah Tuankotta. Mereka mendengar orasi-orasi, dan akhirnya pembacaan pernyataan sikap aliansi oleh Ika Titahena, berisi sembilan poin tuntutan.

Kepada para pengunjuk rasa, Wattimury menjelaskan, pihaknya mendukung aksi mahasiswa. Sebab itu, tim DPRD Maluku segera turun ke Sabuai melihat langsung fakta di lapangan.

“Besok tim DPRD pergi ke Sabuai. Setelah mereka kembali, kami akan bikin kajian, dan saudara-saudara boleh datang kembali ke sini untuk mendengar hasilnya,” kata Wattimury.

Di Kantor Gubernur Maluku, para pengunjuk rasa sempat dihadang Satpol PP di gerbang barat. Melalui negosiasi alot, mereka akhirnya diizinkan masuk ke pelataran kantor gubernur. Semula mereka diterima Kepala Biro Kesbanglinmas Dachtiar Sam Sialana.

Sialana menyatakan, dirinya juga anak adat dari Negeri Morella dan sangat mendukung aksi yang dilakukan para mahasiswa. Akan tetapi mahasiswa menuntut kehadiran Gubernur Maluku Murad Ismail. Karena guubernur tidak berada di tempat, para mahasiswa diterima Sekretaris Daerah Kasrul Selang.

Kepada para mahasiswa, Selang menyatakan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail sangat berkomitmen menjaga kelestarian alam. Hal itu antara lain ditandai dengan moratorium terhadap HPH untuk dievaluasi. Selang juga berjanji akan mengupayakan pertemuan para mahasiswa dengan gubernur dalam waktu secepatnya.

Usai aksi di Kantor Gubernur Maluku, sepuluh perwakilan mahasiswa diterima di Polda Maluku. Kabid Humas Polda Maluku M. Roem Ohoirat kepada para mahasiswa menjelaskan, Polda Maluku juga sudah mengirim tim ke Sabuai untuk mengumpulkan fakta lapangan. Dia berjanji akan mengupayakan pertemuan para mahasiswa dengan Kapolda Maluku.

Koordinator Lapangan Yosua Ahwalam kepada Media Online Maluku Post menyatakan, Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata akan terus mengawal kasus penyerobotan hutan adat oleh CV  SBM di Sabuai, serta tetap menuntut pembebasan Stevanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua yang dijadikan tersangka oleh kepolisian. (Maluku Post)

Pos terkait