Pro Sabuai, Inilah Sembilan Tuntutan Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata

  • Whatsapp
Ika Titahena, peserta aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Adat Welihata ketika membacakan pernyataan sikap di pelataran Gedung DPRD Maluku. Ketua DPRD Lucky Wattimury di belakang barisan polisi mendengar tuntutan para mahasiswa, dan berjanji mengirim tim DPRD ke Sabuai, Jumat (28/2). (foto glendy somae)

Laporan Rudi Fofid-Ambon

Malukupost.com – Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Adat Welyhata ke Gedung DPRD Maluku dan Kantor Gubernur Maluku untuk membela masyarakat adat Sabuai berlangsung damai. Hanya ada sedikit adu mulut di gerbang kantor gubernur. Akan tetapi selanjutnya mahasiswa dapat berorasi dan menyampaikan tuntutannya.

Di dua lokasi tersebut, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Tuntutan mereka dibacakan oleh Ika Titahena, berisi sembilan tuntutan. Pernyataan sikap secara tertulis ditandatangani lima orang Koordinator Aksi yakni Yosua Ahwalam, Alvin Nahady, Ogeusius Ithuny, Matheos Rehena, dan Harun Matayane.

Selain dibacakan di gedung DPRD dan Kantor Gubernur, pernyataan sikap tersebut juga disampaikan kepada Kabid Humas Polda Maluku. Dalam pernyataan sikap, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan. Berikut ini tuntutan tersebut:

1. Mendesak Gubernur Maluku untuk segera mencabut izin CV Sumber Beerkat Makmur.
2. Mendesak Gubernur Maluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk segera mengeluarkan surat penangguhan kepala CV Sumber Berkat Makmur.
4. Mendesak DPRD Provinsi Malluku untuk segera memanggil dan mengevaluasi Bupati Seram Bagian Timur karena telahh mengeluarkan surat izin kepada CV Sumber Berkat Makmur.
5. Meminta DPRD Provinsi Maluku untuk menjelaskan hasil pertemuan DPRD Provinsi Maluku dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta mempertanyakan tindak lanjutnya sampai sejauhh mana.
6. Mendesak Kapolda Maluku untuk segera mencabut status tersangka yang ditetapkan oleh Polsek Werinama terhadap dua orang masyarakat Negeri Sabuai yaitu Kaleb Yamarua dan Stevanus Ahwalam.
7. Mendesak KKapolda Maluku untuk segera mencopot Kapolsek Werinama.
8. Mendesak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk segera menjelaskan status izin CV Sumber Berkat Makmur yang beroperasi di hutan Negeri Sabuai.
9. Meminta Kapolda Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk segera memerintahkan CV Sumber Berkat Makmur untuk mengganti rugi kepada masyarakat adat Sabuai atas tindakan penyerobotan terhadap hutan adat.

(Maluku Post)

Pos terkait