Tiakur, MalukuPost.com – Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Pemudi (GPP) Maluku Barat Daya (MBD), Wilson Markus meminta Kepala Polisi Resort (Kapolres) Maluku Barat Daya (MBD) AKBP Norman Sitindaon untuk segera angkat kaki (tinggalkan) bumi Kalwedo.
Hal itu disebabkan Kapolres Sintindaon mengaku tidak bersalah da merasa tidak pernah berperilaku kasar terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), terkait dugaan tindakan pengusiran pada tanggal 24 Mei Lalu di salah satu lokasi karantina pelaku perjalanan yakni Penginapan Scorpion.
Menurutnya Wilson, dugaan tindakan pengusiran ini bukanlah peristiwa yang direkayasa, namun ada beberapa orang yang melihat secara langsung tindakan Kapolres yang meminta untuk keluar dari lokasi karantina tanpa ada alasan yang jelas dan denga nada yang tidak sopan.
“Akan tetapi hingga saat ini, Kapolres Mash saja mengelak perbuatannya, dan tidak mau mengakui kesalahannya. Berdasarkan kronologis yang telah dijelaskan dan beberapa informasi terkait kejadian 24 Mei di penginapan scorpion,” katanya di Tiakur, Senin (9/6).
“Itu sangat jelas, bahwa tindakan Kapolres terhadap Kasat Pol PP itu sangat tidak sopan, Karena dimana Bagi kami kejadian tersebut seolah-oleh mempertontonkan tindakan ketidaksetiaan dan ketidakpahaman Posisi Kapolres dan Kasat Pol PP pada Satuan Gugus Tugas (Gustu) Percepatan Penangana Covid-19 MBD,” katanya lagi.
WIlson menandaskan, kehadiran Kasat Pol PP disitu juga untuk menjalankan kewajibannya sebagai penegak aparatur Perda yang mana anggota satuannya sama-sama menjalankan tugas pengamanan di tempat karantina. Sehingga mestinya hal tersebut bersinergis dengan pihak kepolisian, namun fakta yang terjadi sama sekali tidak bersinergis.
“Bagi kami, tindakan Kapolres yang meminta Kasat Pol PP keluar dengan nada yang tidak baik itu seakan ada unsur lain dibalik itu. Kita juga ketahui banyak sekali orang yang berdatangan dari luar tempat karantina yang melakukan kontak langsung dengan pelaku perjalanan, tetap kenapa cara Kapolres kepada Kasat Pol PP seakan berbeda. Sebenarnya ini ada apa ???,” kesalnya.
Dijelaskan Wilson, olehnya itu pihaknya dari GPP MBD mengecam tindakan Kapolres yang seakan mengelak dari fakta yang ada. Apalagi adanya tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh salah satu Organisasi yakni Sahabat Polisi (SP) MBD yang seakan membenarkan salah satu pihak, serta mengeluarkan statemen yang tidak pernah dikeluarkan sama sekali.
“Kami juga sangat menyesali adanya tindakan salah satu organisasi, berdasarkan pemberitaan salah satu media online terkait klarifikasi Kapolres yakni Organisasi Sahabat Polisi (SP). Dimana mereka bertindak seperti halnya juru bicara Kapolres yang dengan tegas mebantah adanya dugaa tindakan pengusiran tanpa melakukan konfirmasi ke Kasat Pol PP, apalagi ada salah satu kalimat yang menyatakan Kasat Pol PP yang meminta Kapolres Dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak benar. Entah dari mana ada pernyataan tersebut, sementara Kasat Pol PP sendiri tidak pernah menyampaikannya,” bebernya
Wilson menambahkan, cukup Kapolres saja yang mengklarifikasi kejadian tersebut, tidak perlu lagi adanya organisasi-organisasi lainnya yang melakukan klarifikasi apalagi tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya.
“Karena itu, agar tidak menimbulkan asumsi publik yang kontradiktif terkait persoalan tersebut. maka baiknya secara profesional Kapolres sendiri yang harus melakukan itu tidak perlu memakai organisasi lain untuk mengklarifikasi tindakannya sendiri. Dan kalau Kapolres tidak becus untuk menyelesaikan persoalan ini, lebih baik angkat kaki saja dari Bumi Kalwedo. Kita masyarakat MBD tidak butuh Kapolres seperti ini,” pungkasnya.
