Pekan Ini, Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Di Malra Ditetapkan

  • Whatsapp
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Tual, Chrisman M. Sahetapy, SH., MH (Jaksa Muda).

Langgur, Malukupost.com – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) pada Ohoi (desa) Abean Kamear, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), yang telah memasuki tahap penyidikan, segera akan ditetapkan tersangkanya.

Kepada Malukupost.com di Tual, Senin (3/8/2020), Kasi Pidsus Kejari Tual, Chrisman M. Sahetapy menjelaskan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inpektorat Malra, pihaknya langsung mengeluarkan surat perintah penyidikan.

“Sesuai LHP yang ditandatangani oleh Ibu F. Talaohu (Kepala Inspektorat Malra saat itu), maka kami tindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan tertanggal 17 Januari 2020,” ujarnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, pihaknya menemukan adanya kerugian negara.

“Disaat pemeriksaan itu ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Olehnya itu pada bulan Maret 2020 kasus ini kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Akan tetapi, karena terkendala dengan situasi pandemi Covid-19 sehingga terhenti. Dan kini setelah adanya Kejari Tual yang baru maka proses penyidikan dilanjutkan,” bebernya.

Setelah resmi dinaikan ke tahap penyidikan, Kejari Tual telah melakukan penyitaan berupa dokumen tertulis (surat-surat) serta satu unit mobil Truck L-300 dengan nomor polisi DE 8058 IA milik Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) setempat.

Satu unit mobil Truck L-300 dengan nomor polisi DE 8058 IA, milik Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) desa Abean Kamear yang disita sebagai barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Tual.

“Dalam kasus ini kami telah melakukan penyitaan yakni mobil L-300 (mobil BUMO) atas nama pejabat yang lama. Kami juga telah menyita barang bukti lainnya. Intinya ada disita barang bukti dan alat bukti surat. Jadi penyidikan sudah hampir rampung sambil kita menunggu pemeriksaan ahli hukum pidana di Ambon. Dalam minggu ini tersangka (yang diduga lebih dari satu orang) dalam kasus ini akan ditetapkan,” tandasnya.

Sahetapy mengungkapkan, terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa di ohoi Abean Kamear, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk dari Bagian Keuangan Kantor Bupati Malra.

“Kami sudah periksa dan sekaligus meminta keterangan dari 38 orang saksi. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan kepada saksi dari Bagian Keuangan Kantor Bupati Malra yakni bapak Charles Tetanel pada hari Jumat (31/7/2020) terkait barang bukti pencairan keuangan dana desa seperti SPM dan SP2D. Kini kami tinggal periksa ahli hukum pidana dari Inspektorat Malra selaku Auditor,” bebernya.

Untuk diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di ohoi Abean Kamear tahun 2018 yang tidak sesuai peruntukkannya tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kerugian keuangan negara dimaksud yakni terdapat pertanggungjawaban yang tidak dapat diakui keabsahanya sebesara Rp. 116.356.546 (seratus enam belas juta, tiga ratus lima puluh enam ribu, lima ratus empat puluh enam rupiah); terdapat pembayaran tunjangan yang nilainya tidak sesuai bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 11.600.000 (sebelas juta, enam ratus ribu rupiah); terdapat SILPA tunai tahun anggaran sebelumnya yang belum disetor sebesar Rp. 23.574.879 (dua puluh tuga juta, lima ratus tujuh puluh empat ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah); terdapat aset Ohoi yang tidak dapat diaudit karena sedang dalam penyegelan (sasi) sebesar Rp. 310.960.671 (tiga ratus sepuluh juta, sembilan ratus enam puluh ribu, enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pos terkait