Polres Malra Dinilai Tidak Transparan Tangani Kasus Dugaan Ijazah Palsu

  • Whatsapp
Matutu
Ketua LBH ARI Lukman Matutu (kiri), bersama Advokat M. Hanafi Rabrusun (kanan)

Tual, Malukupost.com – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Abdi Rakyat Indonesia (ARI) Lukman Matutu, menyatakan kasus dugaan ijazah palsu atas terlapor Hasyim Rahayaan, Anggota DPRD Kota Tual yang telah ditangani penyidik Polres Maluku Tenggara (Malra) dinilai tidak transparansi dalam penanganan kasus.

“Apa yang disampaikan saudara terlapor Hasyim Rahayaan pada salah satu media Online, terkait surat penghentian penyidikan (SP3), atas dugaan kasus Ijazah palsu itu menimbulkan keraguan kami terhadap kinerja penyidik Polres Malra, dimana hingga saat ini, sebagai pelapor belum menerima SP3 dari penyidik kok bisa saudara terlapor harus menyampaikan hal tersebut kepada publik,“ ungkapnya di Tual, Minggu (20/9).

Menurut Matutu, sudah lima bulan Polres Malra menangani kasus dugaan Ijazah palsu tersebut dan sebagai pelapor, pihaknya selama ini baru satu kali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), bahkan informasi yang beredar bahwa sudah SP3 oleh saudara terlapor.

“Seharusnya SP2HP, merupakan hak bagi pelapor, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala,“ tandasnya.

Dijelaskan Matutu, Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana dan sebagai pihak pelapor belum menerima SP3.

“Terlapor harus, tunjukan mana nomor surat penghentian perkara tersebut, kalau memang tidak ada maka kami menganggap itu hanya kicauan Hoax belaka,” katanya.

“Dan apabila benar ada, maka ada dua langkah yang dilalui pertama SP3, akan berhadapan dengan praperadilan, yang kedua apabila permasalahan tersebut terhenti maka kinerja polres Malra perlu dipertanyakan dan akan melapor ke Mabes Polri,”katanya lagi.

Matutu menambahkan terkait pelaporan dugaan Ijazah palsu yang dilaporkan ke Polres Malra, selain menggunakan pasal yang ada di dalam KUHAP, juga didasari dengan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Pasal 68.

“Ada beberapa pasal yang dicantumkan dalam laporan, kok Penyidik melakukan gelar perkara hanya dengan menggunakan pemalsuan surat yang menghendaki adanya bukti surat kenapa hanya ada satu pasal yang diuji oleh penyidik ini menimbulkan pertanyaan bagi kami,”pungkasnya.

Pos terkait