Implementasi e-SPM Dalam Pelaksanaan Anggaran Di KPPN Tual Selama Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Oleh : Sugino

Pada masa pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), interaksi tatap muka antara KPPN dengan satker dalam pelaksanaan anggaran dibatasi, namun tuntutan pelaksanaan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi terkait dengan mengoptimalkan belanja negara untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga perlu terus ditingkatkan.

Dengan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi dibidang informasi, kebijakan organisasi untuk meminimalisir penyebaran  (Covid-19) Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat Covid-19.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan telah menyiapkan suatu sistem informasi yang mengadopsi teknologi informasi berupa digitalisasi dokumen fisik sehingga bersifat paperless dan dapat memangkas waktu dan biaya dalam pelaksanannya serta lebih fleksibel digunakan pada saat bekerja dari rumah (Work From Home).

Adapun sistem Informasi yang dimaksud adalah e-SPM, merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampaian Dokumen Elektronik Kontrak, Dokumen Elektronik RPD Harian, Dokumen Elektronik Gaji, Dokumen Elektronik SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual.

Implementasi e-SPM pada KPPN Tual dimulai pada awal Mei 2020 dan telah disosialisasikan melalui video conference ke satuan kerja oleh KPPN Tual pada tanggal 27 April 2020 sesuai Surat Edaran Kepala KPPN Tual Nomor : SE-1/WPB.32/KP.03/2020 hal Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aplikasi e-SPM ini hanya digunakan oleh Satuan Kerja pengguna Aplikasi SAS sedangkan untuk Satuan Kerja pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mengirimkan dokumen tagihan dapat menggunakan fitur upload ADK dan SPM pada portal SAKTI.

Pada prinsipnya, pengiriman dokumen tagihan menggunakan Aplikasi e-SPM atau menggunakan menu upload dokumen tagihan pada portal SAKTI sama yaitu Satuan Kerja tidak perlu datang ke KPPN secara tatap muka untuk mengantarkan dokumen tagihan dan hal ini tentu sejalan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 yaitu dengan menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Pada saat implementasi e-SPM (tanpa melalui tatap muka) terdapat fenomena penolakan SPM paling tinggi pada saat akan dikonversi ke Aplikasi SPAN.

Hal ini disebabkan satuan kerja (satker) wilayah pembayaran KPPN Tual sebanyak 56 satker yang menggunakan aplikasi e-SPM dari total 59 satuan kerja masih belum memahami proses bisnis dan pemahaman tentang aplikasi e-SPM.

Pada kurun waktu bulan Mei sampai dengan Agustus 2020 rata-rata penyampaian SPM ke KPPN Tual setiap bulannya diatas 1.000, namun penolakan SPM terbanyak di bulan Mei 2020 sebesar 387 dan penolakan SPM terendah di bulan Juni 2020 sebesar 172, adapun penyebab utama penolakan SPM antara lain Arsip Data Komputer (ADK) belum injeksi PIN PPSPM, lampiran dokumen pendukung SPM yang masih salah, akun yang tidak sesuai, dan lain-lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan implementasi e-SPM dapat dilakukan analisis pohon masalah dimana dapat ditarik kesumpulan permasalahan disebakan oleh kemampuan SDM pengelola keuangan satker terhadap aplikasi baru, minimnya jaringan internet di daerah kepulauan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada pada satker serta kesiapan untuk menerima adanya perubahan kebijakan.

Peran petugas Customer Service Officer (CSO) KPPN Tual dalam membantu kesulitan satker pada implementasi e-SPM sangat terlihat dari semakin berkurangnya angka penolakan SPM. Selain itu peran satuan kerja dalam melaksanakan pencairan anggaran APBN dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2020 juga semakin meningkat.

Berdasarkan grafik 1, dapat diketahui dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020 menunjukkan peningkatan pencairan anggaran APBN yang cukup tinggi. Dari Totap Pagu DIPA yang dikelola KPPN Tual Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1,221,898,997,000,- realisasi sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 584,269,098,959,- atau sebesar 47.82%. Adapun Pagu DIPA Tahun 2019 sebesar 1,450,256,440,000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus 2019 sebesar Rp678,618,036,407,- atau sebesar 46.79% dan dapat disimpulkan meningkat sebesar 1.03% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2019.

Implementasi aplikasi e-SPM sangat membantu satker kementerian/lembaga dalam mendongkrak belanja negara untuk membantu pemulihan ekonomi pada saat pandemi Covid-19 periode triwulan II dan triwulan III tahun anggaran 2020 dengan kemudahan akses internet di era digitalisasi.

Penggunaan aplikasi e-SPM untuk pengajuan SPM ke KPPN juga dapat mengurangi anggaran operasional satuan kerja kementerian/lembaga terkait dengan perjalanan dinas dalam rangka pengajuan SPM ke KPPN terutama untuk daerah kepulauan seperti Kabupaten kepulauan Aru.

Satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Tual terdiri dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru yang demografi wilayahnya merupakan daerah kepulauan tentu sangat terbantu sekali jika pengajuan SPM tidak harus datang langsung ke KPPN.

Selain itu efisiensi belanja operasional perkantoran untuk penggunaan kertas dan toner printer juga dapat dihemat sehingga sangat berkurang jauh dan mendukung program ramah lingkungan (go green).

Namun disisi lain, implementasi e-SPM juga berakibat meningkatnya penolakan SPM yang diajukan ke KPPN pada periode awal pelaksanaan. Penolakan SPM yang cukup banyak dapat berpengaruh terhadap nilai kepuasan layanan pengguna KPPN, yang dapat berimplikasi juga dengan nilai kepuasan layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kelemahan implementasi e-SPM antara lain; Satker menyampaikan hardcopy SPM/SP3B BLU atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (bertanda tangan) beserta dokumen pendukungnya ke KPPN setelah kondisi normal kembali sesuai keputusan pejabat yang berwenang sehingga di kemudian hari menambah beban pekerjaan di KPPN untuk menyelesaikan pengarsipan SPM/SP2D di KPPN.

Selain itu kebijakan penyampaian SPM tanpa tatap muka apabila dijadikan kebijakan secara permanen perlu adanya payung hukum yang lebih tinggi seperti Peraturan Menteri Keuangan ataupun peraturan lainnya.

Dari uraian yang disampaikan maka penulis berkesimpulan bahwa implementasi e-SPM dalam pelaksanaan anggaran di KPPN Tual selama masa pandemi Covid-19 cukup efektif dan efisien dari sisi kemudahan akses pengguna yang menggunakan jaringan internet, mendukung upaya percepatan penyerapan belanja APBN dalam rangka pemulihan ekonomi dari sisi belanja negara, kemudahan tidak perlu mengantar secara langsung KPPN, dan penulisan ini kedepannya dapat dijadikan kajian penelitian untuk menggali lebih jauh potensi apakah kebijakan ini akan terus dilaksanakan secara permanen sehingga dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat serta dikembangkan dengan sampel dan populasi penelitian yang lebih luas untuk memperoleh gambaran lebih bagus.

Penulis : Kepala Sub Bagian Umum, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual 

Pos terkait