AMBON, MalukuPost.com – Peluncuran Portal Lawamena atau Satu Data Maluku oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada 26 Mei 2026 menjadi langkah penting dalam upaya membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi dan transparan. Kehadiran platform ini diharapkan mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis data.
Namun, peluncuran Lawamena juga menghadirkan tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Pengamat Pekerjaan Sosial, Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si, menilai bahwa keberhasilan sebuah portal data tidak hanya ditentukan oleh peluncuran sistem digital, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas, akurasi, keterpaduan, dan keamanan data yang dikelola.
Menurutnya, dibandingkan sejumlah provinsi lain yang telah lebih dahulu mengembangkan ekosistem Satu Data Indonesia, Maluku masih menghadapi berbagai kendala struktural. Mulai dari perbedaan data antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, hingga lemahnya budaya berbagi data di lingkungan birokrasi.
“Portal data yang baik tidak cukup hanya tersedia secara daring. Yang lebih penting adalah memastikan data yang disajikan benar-benar valid, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya aspek keamanan data sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan. Sebab, Lawamena akan mengelola berbagai informasi strategis yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan daerah. Karena itu, sistem keamanan yang kuat serta audit keamanan siber yang independen dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, Hobarth mendorong Pemerintah Provinsi Maluku segera memperkuat landasan hukum melalui regulasi khusus tentang Satu Data Maluku, membentuk forum koordinasi data yang terlembagakan, serta melibatkan perguruan tinggi dalam proses verifikasi dan validasi data.
Menurutnya, kompleksitas wilayah kepulauan Maluku membuat ketersediaan data yang akurat menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah terluar.
“Lawamena adalah langkah awal yang baik. Namun, pemerintah kini menghadapi beban pembuktian bahwa portal ini bukan sekadar proyek digital, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, efektif, dan berbasis data,” katanya.
Ia menegaskan, pada akhirnya kualitas data yang dimiliki pemerintah akan menjadi cerminan kualitas tata kelola pemerintahan itu sendiri. Karena data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama bagi lahirnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
