Pemkab Malra Gelar Peringatan Dua Tahun Kepemimpinan Bupati Dan Wakil Bupati

  • Whatsapp
Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun dan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si. (Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Periode 2018-2023)

Langgur, Malukupost.com – Peringatan dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra), digelar oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Larvul Ngabal Langgur, Selasa (17/11/2020).

Pada kesempatan itu disampaikan pula Kilas Balik Kepemimpinan Bupati M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Petrus Beruatwarin di tahun 2018, 2019 dan 2020.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Malra Periode 2018-2023 dalam perencanaan lima tahunnya memiliki visi Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara Yang Mandiri, Cerdas, Demokratis, dan Berkeadilan.

Dalam kilas balik tersebut, disampaikan pula delapan isu strategis yang menjadi perhatian yakni kemiskinan, kualitas SDM, kapasitas infrastruktur, konektivitas, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.

Sedangkan visi Bupati dan Wakil Bupati yakni Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara Yang Mandiri, Cerdas, Demokratis, Dan Berkeadilan. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi dan 31 indikator.

Dalam misi yang pertama, Bupati dan Waki Bupati akan mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Pemkab Malra, yang diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja berupa index reformasi birokrasi, index kepuasan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah, nilai akuntabilitas kinerja, LPPD, dan IDM.

Index reformasi birokrasi kabupaten Malra pada tahun 2017 hingga 2020 berada pada angka 49 %. Capaian tersebut menghantarkan Pemkab Malra raih penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas pelaksanaan tes CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Pada indeks kepuasan masyarakat (tahun 2017 dan 2018) berada pada angka 73,84 %, yang dikategorikan kurang baik. Dan pada tahun 2019, meningkat menjadi 78,42 % dan dikategorikan baik.

Pemkab Malra juga meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah. Predikat WTP tersebut mampu dipertahankan dari periode sebelumnya hingga saat ini.

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (tahun 2017) adalah 55,82 % dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 58,68 % dan berhak memperoleh predikat CC. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang merupakan laporan atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun.

Pada tahun 2017, LPPD Malra memperoleh nilai 2,73 % (berada pada kategori tinggi). Nilai tersebut meningkat menjadi 2,83 % (kategori tinggi) pada tahun 2018, dan menempatkan kabupaten Malra raih penghargaan terbaik dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Selain itu, Index Desa Membangun (IDM) pada tahun 2017, Malra memiliki 1 desa (ohoi) mandiri, 3 desa maju, dan 26 desa berkembang. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yakni 1 desa mandiri, 4 desa maju, dan 56 desa berkembang.

Pada misi yang kedua, Bupati dan Wakil Bupati akan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial di kabupaten Malra, yang diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja berupa rata-rata lama anak sekolah, harapan anak sekolah, tingkat kemiskinan, pola pangan, wirausaha muda, dan penanganan stunting.

Pada 2017, rata-rata lama anak sekolah adalah 9,27 tahun. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 9,65 tahun di 2019.

Untuk harapan anak sekolah (tahun 2017) mencapai 12,61 tahun. Kemudian pada 2018 mencapai 12,62 tahun, dan di 2019 mencapai 12,63 tahun. Pada tahun 2019 itu pula, Bupati Malra menerima penghargaan Ki Hajar yang dianugerahkan kepada kepala daerah peduli untuk pendidikan dan kebudayaan.

Angka tingkat kemisikinan di Malra (tahun 2017) mencapai 23,87 %; di tahun 2018 mengalami penurunan yakni 23,27 %. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 22,75 %.

Pola pangan harapan pada tahun 2017 memiliki skor 75 dan mengalami peningkatan menjadi 80,06 di tahun 2019. Sementara untuk wirausaha muda (tahun 2017) berjumlah 20 usaha pemuda dan meningkat menjadi 34 usaha pemuda pada tahun 2019.

Pemkab Malra juga penghargaan Kabupaten Paling Inovatif dari Pemerintah Provinsi Maluku atas kinerjanya dalam pelaksanaan aksi Konvergensi Penurunan Stunting pada tahun 2020.

Selanjutnya dalam misi yang ketiga, Bupati dan Wakil Bupati bertekad mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi ini diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, laju inflasi, pendapatan per kapita, index ketimpangan wilayah, nilai tukar petani, kunjungan wisatawan, dan lama tinggal wisatawan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Malra pada tahun 2017 mencapai angka 5,92 % sebelum mencapai 5,85 % pada tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka (tahun 2017) sebesar 4,50 % dan megalami menurun menjadi 2,58 % (tahun 2019).

Selanjutnya, untuk laju inflasi (tahun 2017) berada pada angka 3,31 %. Pada tahun 2019 turun menjadi 2,34 %. Atas capaian tersebut, kabupaten Malra meraih predikat TPID Berprestasi tingkat kabupaten/kota untuk kawasan Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

Pada tahun 2017, pendapatan per kapita kabupaten berada pada angka Rp 27,7 juta. Kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 32,37 juta di tahun 2019.

Index ketimpangan wilayah (tahun 2017) sebesar 0,30 sebelum menjadi 0,29 di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan di kabupaten Malra semakin kecil. Untuk nilai tukar petani pada tahun 2017 berada pada index 95,51 dan meningkat menjadi 99,30 pada tahun 2019.

Terkait jumlah kunjungan wisatawan (tahun 2017) sebanyak 147.747 wisatawan. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 131.441 wisatawan. Sementara wisatawan yang memiliki waktu lama tinggal di Malra (tahun 2017) adalah 6 sampai 7 hari, meningkat pada tahun 2019 menjadi 9 sampai 14 hari.

Pada tahun 2019 itu pula, kabupaten Malra ditetapkan sebagai pintu masuk iven internasional perahu layar bertajuk Wonderful Sail to Indonesia.

Dalam misi yang keempat yakni mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas, akan diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja berupa kondisi layak jalan, pembangunan jalan dan jembatan, akses internet, dan revitalisasi website kabupaten Malra.

Kondisi layak jalan kabupaten Malra mencapai 60,75 % sampai pada tahun 2019 mencapai 40,27 %. Hal tersebut dikarenakan perubahan SK ruas jalan kabupaten Malra, sehingga jumlah ruas jalan kabupaten bertambah dan mempengaruhi presentase kondisi jalan atau wilayah jalan.

Pada sektor infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan, Bupati Malra memfokuskan pembangunan di wilayah Kei Besar. Dan dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo, Bupati Hanubun memperjuangkan jalan lingkar Kei Besar (yang saat itu dicatat langsung oleh Presiden). Kemudian jalan lingkar Kei Besar masuk dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No 18/2020.

Pada tahun 2017, jumlah akses internet baru mencakup 81 ohoi (dari total 190 ohoi di Malra. Kemudian meningkat menjadi 91 ohoi (Internet 4G) dan 136 ohoi (seluler 2G). Sementara blank spot atau wilayah yang belum terhubung ada 55 ohoi.

Inovasi berbasis internet (tahun 2020) yakni revitalisasi website kabupaten Malra (malukutenggarakab.go.id) guna menjadi sumber informasi pemerintah daerah kepada publik (termasuk di dalamnya untuk ASN yakni aplikasi E-Kinerja, E-Absesnsi, dan E-lapor). Selain itu, ada pula pemasangan alat pengontrol kualitas air laut untuk tujuan budidaya rumput laut di ohoi Arso dan ohoi Sathean.

Untuk misi yang kelima yakni membangun pembangunan berbasis kewilayahan dengan prosperity aproach, dapat diwujudkan melalui pencapaian indikator kinerja antara lain index pelestarian budaya, dan penerapan filosofi hidup orang Kei.

Index pelestarian budaya pada tahun 2019 adalah 15,97 (hal ini baru dapat diukur setelah RPJMD 2019-2023).

Terkait pelestarian kebudayaan (tradisi budaya dan adat istiadat), Bupati Hanubun ters-menerus menekankan filosofi hidup orang Kei yang berlandaskan hukum adat Larvul Ngabal. Dimana adat, kubni,dan aingam yang artinya adat, pemerintah, dan agama sebagai tiga tungku akan berjalan sejajar dan saling membantu satu dengan yang lain.

Bupati Hanubun juga telah menetapkan tanggal 7 September diperingati sebagai Hari Nen Dit Sakmas (tokoh perempuan yang menjadi pelopor lahirnya Hukum Adat Larvul Ngabal).

Pada bidang pemerintahan, Bupati Malra secara intens membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif, legislatif, TNI-Polri, Stakeholder dan elemen lainnya untuk bersama-sama mencapai visi dan misi Pemkab Malra Tahun 2018-2023.

Dalam bidang keagamaan, Bupati Malra mengusahakan pembangunan berbagai sarana ibada, penguatan kelompok-kelpompok keagamaan, serta membangun kebersamaan antar pemeluk agama di Malra.

Akibat dari pandemi Covid-19, berdampak pada menurunnya alokasi anggaran pemerintah daerah yang sangat drastis. Hal tersebut diantisipasi oleh Bupati Malra dengan menyelenggarakan kirab kebangsaaan dan parade merah putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang diselenggarakan di Ohoi Weduar Feer dan Ohoi Rahangiar yang termasuk dalam batas wilayah NKRI.

Pelaksanaan kegiatan kirab kebangsaaan dan parade merah putih tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Maluku serta perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berdampak pada penambahan anggaran dari pemerintah Provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebesar lebih dari Rp 600 Miliar.

Pos terkait