Ambon, MalukuPost.com – Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengakui APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 mengalami keterlambatan.
“Kita menyadari APBD 2021 agak terlambat, tetapi kami sudah konsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang penting sampai desember sudah selesai,”ungkapnya di Ambon, Kamis (17/12/2020).
Menurut Kasrul, hal ini dikarenakan ada perubahan regulasi, sehingga mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis Mandiri di jakarta
“Karena pada masa transisi ada perubahan regulasi, jadi ada aplikasi, ada beberapa OPD keuangan, dan lain-lain harus ke jakarta untuk Bimtek mandiri, karena ini adalah barang baru tentu seluruh Indonesia 34 provinsi, 500 sekian kabupaten/kota barang baru buat semua,” katanya.
“Akhirnya kita mengambil inisiatif ke Jakarta, mengambil narasumber dari Kemendagri bimtek disana selama dua hari, balik kesini kita juga melakukan Bimtek kepada yang lain,”katanya lagi.
Kasrul katakan, artinya di tahun 2021 dengan aplikasi sistim informasi pemerintah daerah (SIPD) melink begitu banyak aplikasi, yang digabungkan menjadi satu, sehingga perencanaan penganggaran, pelelangan sudah menjadi satu aplikasi.
“Tadi pak Gubernur memerintahkan OPD, di kasi waktu sampai 22 Desember, jadi mitra-mitra komisi dan OPD menjalankan program dan kegiatan. Sehingga bisa selesai tepat waktu,”ujarnya.
Dijelaskan Kasrul, di APBD 2021 terjadi defisit sebesar Rp69 miliar, karena belanja transfer mengalami penurunan. Kemudian dari anggaran diakibatkan Pandemi mengalami kemunduran kurang lebih 2 tahun. Di tahun pertama masih berputar dengan pandemi Covid-19, proyek tertunda, sehingga semua anggaran OPD mengalami refocusing.
“Memang kita pendapatan naik Rp300 miliar, tapi ada kenaikan di belanja operasional, pendidikan dan lain-lain. Untuk itu, tidak berharap APBD cuma Rp400 miliar, kemudian dana transfer daerah dan dana bagi hasil itupun tertekan, bagaimana mensiasati itu, Gubernur sudah mengajak semua instansi vertikal untuk mendukung meskipun dana APBN di Maluku tapi menaikan ekonomi, contoh misalnya kapal Roro dibiayai APBN, begitu juga irigasi dan jalan,”bebernya.
