Langgur, Malukupost.com – Sesuai data dari Bappeda tahun 2021, sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota di provinsi Maluku yang masuk dalam locus stunting.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan Sekda setempat, pada kegiatan Advokasi Terpadu Program Nasional di Langgur, Kamis (26/2/2021).
Sementara itu, untuk kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sendiri menjadi salah satu locus stunting pada tahun 2021 ini dengan angka prevalensi 21.64 – 59.26.
“Dari 42 desa di 11 kecamatan, angka prevelensi berkisar 21.64 sampai 59.26 persen,” tandasnya.
Berbagai program untuk menangani stunting telah dilakukan, termasuk tiga program nasional yang diintervensi oleh Badan POM RI yaitu program Pangan Jajanan Anak Sekolah, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
Ketiga program ini menyasar keamanan pangan (food safety) sehingga makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak terbebas dari bahan kimia yang dilarang dan cemaran mikrobiologi yang dapat mengakibatkan anak menjadi sakit.
Bupati Hanubun mengatakan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka stunting di Provinsi Maluku berada di angka 31.4 persen sedikit lebih tinggi dari angka stunting nasional yaitu 30 persen.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan gizi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya terjadi pada kelompok penduduk miskin tetapi juga pada kelompok kaya.
Untuk itu, dirinya berharap agenda Badan POM membahas pangan jajanan anak sekolah (PJAS), gerakan keamanan pangan desa (GKPD), dan pasar aman dari bahan berbahaya (PABB) di desa intervensi lokus stunting, dapat terus berjalan dan berkesinambungan.
“Sehingga hal ini nanti akan berdampak pada penurunan angka stunting,” tukasnya.
