Ini Penjelasan BPJN Penyebab Terhentinya Pembangunan Jembatan Waipulu dan Waitusa

  • Whatsapp
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Maluku, BPJN Wilayah IX, Berthy Leatemia
Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Maluku, BPJN Wilayah IX, Berthy Leatemia

Leatemia: “Bisa Dikatakan BP2JK Wilayah Maluku Memenangkan Pihak Diluar Yang Dikehendaki”

Ambon, MalukuPost.com – Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX, Berthy Leatemia menyatakan penyebab terhentinya pembangunan jembatan Waipulu dan Waitunsa di Kecamatan Siwalat, Kabupaten Seram bagian Timur (SBT) yakni karena adanya perbedaan tanda tangan antara dokumen yang diupload dengan dokumen yang asli.

“Ini tindak lanjut dari adanya laporan pengaduan dari salah satu peserta lelang yakni PT Lima pratama konstruksi dan PT wirakarsa konstruksi. Mereka mengadu ke dirjen terkait dengan lelang paket tersebut, lalu dirjen melakukan pengurusan dan nyatanya hasil yang ditemukan, tanda tangan antara dokumen yang diupload dan dokumen yang asli tidak sama sehingga kontrak harus putus,” ungkapnya di Ambon, Senin (29/03/2021).

Leatemia katakan, berdasarkan rekomendasi Dirjen tanggal 9 agustus 2020, ada tiga (3) rekomendasi, yang pertama paket dibatalkan, lalu kontraknya diputuskan (black list), dan PPK ditegur.

“Paket tetap kita putus, kontraktor kita blacklist, dan kontraktor yang punya rekomendasi black list itu ada 3 yaitu kanilwan, kontraktor penanganan jembatan waetunsa, prima pratama konstruksi dan lima pratama konstruksi, mereka itu satu JO. Tiga kontraktor sudah kita blacklist dan surat balacklist tanggal 8 maret kemarin sudah dikeluarkan,” bebernya.

Dijelaskan Leatemia, selain melakukan pemutusan kontrak dan black list, pihaknya sementara melakukan proses untuk meminta audit BPKP, tapi BPKP tidak mau melakukan audit. Karena selama rekomendasi audit belum ada, maka belum bisa melakukan lelang ulang.

“Pekerjaan terlaksana di lapangan 14 persen. Itu menurut versi kita, masing masing dari 74 miliar dan 63 miliar dimana Waetusa pengerjaan 13 persen, waepulu 14 persen,” katanya.

“Untuk Paket waepulu tidak dikenakan sangsi, cuma putus kontrak. Dia tidak blacklist karena tidak ada ditemukan perbedaan tanda tangan, jadi bisa dikatakan pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku memenangkan pihak diluar yang dikehendaki,” katanya menambahkan.

Pos terkait