Bependa Maluku Tekankan Rekonsiliasi Data PBBKB Harus Diperhatikan

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy mengingatkan rekonsiliasi dalam kepastian data untuk besaran nilai dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) harus betul-betul diperhatikan, sebagai tindaklanjut dari memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VIII.

“PBBKB sudah ditetapkan dalam Undang-undangan 28 tahun 2009 dimana sharing pendapatan Pertamina ke Pemda adalah kewajiban. Dalam konteks itu rekonsiliasinya dalam kepastian data untuk besaran nilai yang diberikan kepada Pemda harus betul-betul diperhatikan melalui MoU. Untuk itu, kami sangat mendukung MoU ini yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama,”ujarnya di Ambon, Minggu (02/04/2021), menindaklanjuti instruksi Gubernur, Murad Ismail diwakili Sekretaris Daerah, Kasrul Selang guna melakukan koordinasi bersama PT Pertamina dan KPK guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam penandatangan MoU jumat (30/04/2021)

Menurut Salampessy, perkuat rekonsiliasai data per bulan harus dilaksanakan dengan akurat, dikarenakan selama ini Pertamina Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 30 persen.

“Itu artinya sumber PAD masih didominasi oleh PBBKB,”tandasnya.

Dijelaskan Salampessy, terkait inovasi akan didorong keterlibatan pengusahan kecil untuk pertamina mini, kemudian pertamina shop dan inovasi lain guna mendorong kerjasama dalam memperkuat rekonsiliasi data per bulan. Sehingga data yang disampaikan harus akurat.

“Sumber PAD masih didominasi oleh PBBKB, walaupun disitu ada pajak kendaraan bermotor namun dominan dari PAD adalah pajak kendaraan bermotor, dalam kaitan dengan inovasi yang ditawarkan, yang kemudian akan didorong pertamina untuk pemda,”ungkapnya.

Salampessy menambahkan, dukungan untuk pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN) kiranya menjadi konsen dari pengembangan MoU itu.

“Jadi bagaimana Pertamina dengan suplai bahan bakarnya akan sampai pada titik kebutuhan masyarakat terutama nelayan,”pungkasnya.

Pos terkait