Kasrul : Zaman Sekarang Tidak Populer Kerja “di Gelap-Gelap”

  • Whatsapp
Kasrul Selang
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang

Ambon, MalukuPost.com – Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang menegaskan saat ini tidak zamannya lagi kerja “di gelap-gelap” (ditutup-tutupi) karena semua serba transparan. Hal itu dikatakannya menyikapi pernyataan Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin menilai pemda Maluku tidak transparan dalam penggunaan dan penyerapan anggaran.

“Jadi zaman sekarang siapa sih kerja di gelap-gelap, sudah tidak populer kerja di gelap-gelap harus transparan,”ujarnya kepada MaluluPost.com, di Ambon, Kamis (27/04/2021)

Dijelaskan Kasrul, pemerintah daerah Maluku selama ini terbuka, terlihat dalam pembahasan bersama mitra komisi tiap semester, begitu juga dalam laporan kinerja maupun laporan kerja pertanggung jawaban (LKPJ). Bahkan setiap bulan, pihaknya selalu mengirimkan ke Kementerian mengenai penyerapan anggaran.

“Kita tidak pernah menutup-nutupi. satu menit uang keluar itu sudah by sistem. jadi semua orang bisa mengakses, jdi tidak ada masalah, pastinya kita terbuka,”tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifufin meminta pemerintah provinsi untuk terbuka berkaitan pendapatan dan serapan anggaran yang ada pada masing-masing organsasi perangkat daerah (OPD).

“Ini penting harus diketahui oleh publik terutama DPRD. APBD itu dokumen perencanaan, rancangan bisa berubah kapan saja, jangan tiba-tiba ada perubahan, pergeseran jangan, itu harus diumumkan,”ujarnya, di Ambon, Rabu (28/04/2021) lalu.

Terkait hal ini, Komisi III DPRD Maluku sudah agendakan pemanggilan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun sayangnya panggilan dimaksud tidak pernah dipenuhi.

“Kita sudah beberapa kali undang, alasannya tidak bisa datang, tidak tahu alasannya apa. Yang jelas kita sudah beriktiar untuk diundang, supaya kita tahu kondisi keuangan dalam hal pendapatan sampai triwulan ketiga sudah berapa masuk, pengeluaran untuk belanja serapannya berapa, lalu berapa proyek APBN yang sudah jalan,”tuturnya.

Menurut Rovik, apa yang disampaikan ini harus diketahui DPRD sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga jika ada serapan anggaran yang kurang, pendapatan belum sesuai target, bisa dicari jalan keluar secara bersama-sama.

“Semestinya disampaikan sehingga ada hal-hal yang belum diperbaiki dapat diperbaiki bersama,”ucapnya.

Rofik bahkan membandingkan saat menjadi Anggota DPRD Kota Ambon di tahun 2009 masa pemerintahan Jopi Papilaya, APBD diawali Rp36 miliar, DPRD dan Pemkot Ambon duduk bersama mencari jalan keluar terkait hal itu, terbukti APBD saat ini sudah ratusan miliar.

Untuk itu dirinya berharap hubungan DPRD dan pemerintah provinsi harus dibangun dalam kemitraan yang produktif, saling mendukung, jangan cuma ilusi, tetapi harus dibangun dengan baik.

“Jangan beranggapan DPRD meminta untuk mencari kesalahan, bukan, rakyat sama-sama punya kita, jadi kita minta supaya tahu problemnya, kalau butuh hubungan DPRD kita dorong sama-sama,”tandasnya.

Terlepas hal tersebut, untuk verifikasi surat masuk di kabupaten SBT didapati tiga jembatan dari anggaran tahun 2020 belum selesai dikerjakan.

Untuk itu, pihaknya agendakan memanggil Kepala BPJN XVI Maluku guna mempertanyakan hal ini.

“Nanti kita panggil kepala balai jalan minta keterangan langsung terkait hal ini,”pungkasnya.

Pos terkait