Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membahas persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan capaian vaksinasi, dengan pemerintah daearh di 11 Kabupaten/Kota dan dilakukan secara virtual, dipimpin Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Maluku Kasrul Selang, berlangsung di Kantor Gubernur, Selasa (1/6/2021).
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung, menyatakan Instruksi Mendagri Nomor 12 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro, dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran pandemi.
“Instruksi mendagri yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2021 oleh Mendagri Tito tersebut, merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden RI Jokowi, yang menginstruksikan agar kebijakan PPKM diperpanjang dan lebih mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Berkenaan hal ini, Presiden lalu menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia,” ujarnya.
Dijelaskan Rerung, secara umum didalam instruksi mendagri itu tertuang 18 opsi. Beberapa diantaranya tentang instruksi pada opsi ke-16, yang menyatakan bahwa pemberlakuan PPKI mikro diperpanjang sejak tanggal 1 Juni 2021 hingga 14 Juni 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 20 minggu berturut-turut.
“Atas dasar ini, maka diinstruksikan kepada kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, secara berkala,” tandasnya.
Rerung katakan, setelah mendapat instruksi mendagri, Pemprov Maluku lalu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Maluku Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan covid 19 di tingkat Desa negeri dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona.
“Instruksi ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Maluku. Instruksi dikeluarkan Gubernur tanggal 31 Mei tahun ini, dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2021,” ujarnya.
Rerung menambahkan, ada 17 poin didalam Ingub yakni Pada poin ke-15, terdapat penjelasan tentang pemberlakuan PPKM Mikro dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 20 minggu berturut-turut.
“Untuk itu para Bupati Walikota se-Maluku, agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, secara berkala,” pungkasnya.
