Gubernur Maluku Instruksikan OPD Jaga Zona Hijau MCSP KPK

AMBON, MalukuPost.com – Capaian Zona Hijau MCSP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah akhir dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Maluku. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

Komitmen itu ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dengan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar melakukan pembenahan secara berkelanjutan melalui langkah-langkah konkret dan terukur, terutama dalam pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh KPK RI di Kantor Gubernur Maluku, Selasa, (17/11/2026).

Menurut Gubernur, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK RI atas pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku,” ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah hal strategis menjadi perhatian bersama, dengan fokus pembahasan pada tiga isu utama, yakni pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga aspek tersebut membutuhkan perhatian serius melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaannya.

Sebagai tindak lanjut, Gubernur telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya OPD, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama KPK.

Ia juga meminta seluruh OPD agar terus memperkuat upaya pencegahan korupsi serta mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK.

Gubernur menyebutkan, berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku telah mencapai Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian MCSP KPK. Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan upaya pembenahan tata kelola pemerintahan daerah setelah sebelumnya Maluku berada pada Zona Merah atau Zona Rentan selama beberapa tahun.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan sistem dan penguatan pengawasan secara konsisten.

“Zona Hijau yang telah kita capai pada tahun 2025 harus menjadi spirit bagi kita semua untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku, terutama dalam pengelolaan dana pokok-pokok pikiran DPRD, belanja hibah, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai area lainnya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan harus dituangkan dalam Rencana Aksi yang jelas, terukur, dan memiliki target pelaksanaan yang dapat dievaluasi secara berkala.

Rencana Aksi tersebut, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar dokumen formalitas. Namun, harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, dan langkah nyata yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan demikian, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan tugas, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada transparansi, integritas, dan akuntabilitas.

Gubernur menegaskan, menjaga capaian Zona Hijau MCSP KPK bukan semata-mata tentang mempertahankan hasil penilaian, tetapi merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, bertanggung jawab, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku.

Pos terkait