Potret Pengelolaan Batas Wilayah Negara Di Tanimbar Tidak Berbanding Hasil Yang Dicapai

  • Whatsapp
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon

Saumlaki, MalukuPost.com – Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyatakan potret pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sejatinya memiliki sejarah yang panjang namun sayangnya sejarah yang panjang tentang pengelolaan batas wilayah negara pada kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak berbanding lurus dengan hasil yang telah dicapai.

“Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terutama pulau-pulau kecil terluar yang merupakan wilayah yang relatif sulit dijangkau dan terisolir,” ujarnya di Saumlaki saat membuka pembahasan pengembangan ekonomi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki, yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (16/06/2021).

Dijelaskan Fatlolon, sejumlah persoalan yang terjadi seperti masih minimnya sarana dan prasarana transportasi sehingga berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi. Misalnya, sulitnya pemasaran hasil-hasil produksi rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan menuju wilayah perbatasan karena aksesibilitas yang memadai akan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari ujung Molu Maru sampai Selaru.

“Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandar udara serta pusat lembaga keuangan dan sebagainya masih sangat minim terutama di pulau-pulau kecil terluar,” katanya.

“Hal ini menyebabkan rendahnya minat pihak swasta untuk melakukan investasi di kawasan ini. Secara empiris, isu dan permasalahan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berbeda dengan wilayah perbatasan lainnya, karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki kawasan perbatasan yang sama luas dengan tipologi perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar” katanya lagi.

Fatlolon menandaskan, Kepulauan Tanimbar memiliki luas wilayah sebesar 11.980 km², dimana 62,76% atau 7.518 km² merupakan luas wilayah laut, sedangkan wilayah daratan seluas 4.461 km2 atau berkisar 37,24%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kelautan merupakan potensi yang paling besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Potensi pariwisata bahari, Migas di laut dan sebagainya memiliki potensi pengembangan di samping potensi pertanian dan kehutanan dengan produk unggulan lokal yang pemanfaatan dan pengelolaannya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah secara nyata serta mampu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Tanimbar,” ungkapnya.

Bupati Fatlolon mengakui, berbagai kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, diantaranya penetapan kota Saumlaki yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dan pada rencana induk pengelolaan perbatasan tahun 2020-2024 telah menetapkan 7 kecamatan lokpri perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari 10 Kecamatan yang berada pada gugusan kepulauan Tanimbar.

“Selain itu, penetapan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sejak tahun 2015, penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai pusat pengembangan rumput laut. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat guna mendorong pengembangan kawasan perbatasan kepulauan Tanimbar menjadi pintu gerbang selatan NKRI,” bebernya.

Fatlolon berharap, kebijakan pengembangan kawasan itu memungkinkan bagi pemangku kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kekuatan yang akan membawa kemajuan nyata bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Rekomendasi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Terkait potret kondisi daerah itu, Bupati Fatlolon mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membantu tersedianya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu, pentingnya penyiapan sumber daya manusia menyongsong beroperasinya Blok Masela nanti, dimana Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan fasilitas-fasilitas yang mendasar seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan industri migas.

“Kami mengharapkan adanya dukungan penuh dari pak Deputi dan seluruh jajaran untuk kiranya nanti Kementerian dan Lembaga dapat membangun BLK di kota Saumlaki guna menjawab kebutuhan SDM dalam rangka pengembangan Blok Masela dalam waktu yang akan datang,” imbuhnya.

Demikian juga pengembangan usaha kecil mikro dan menengah. Bupati Fatlolon berharap ada perhatian khusus dari Kementerian dan Lembaga terkait sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing dan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bertajuk bumi Duan Lolat ini.

Pos terkait