SAUMLAKI, MalukuPost.com — Krisis tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, kembali mencuat. Hingga akhir Februari 2026, tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilaporkan tidak memiliki dokter setelah berakhirnya masa tugas Program Nusantara Sehat pada Desember 2025.
Tiga puskesmas tersebut adalah Puskesmas Waturu, Puskesmas Wunlah, dan Puskesmas Seira. Tanpa dokter, pelayanan kesehatan di tiga fasilitas tingkat pertama itu kini hanya ditopang tenaga perawat dan bidan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kepulauan Tanimbar, Katharina A.C. Utukaman, membenarkan kondisi tersebut dimana kekosongan terjadi karena kontrak dokter Program Nusantara Sehat telah selesai dan belum ada pengganti yang ditempatkan.
“Ketiga puskesmas ini kondisinya sama. Dokter Nusantara Sehat sudah menyelesaikan masa tugasnya, dan sampai sekarang belum ada dokter pengganti,” ujarnya di Saumlaki, Rabu (25/2/2026).
Program Nusantara Sehat merupakan program penugasan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk wilayah terpencil dan perbatasan. Namun berakhirnya masa tugas tanpa kesinambungan penempatan kembali memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan layanan kesehatan di daerah kepulauan seperti Tanimbar.
Utukaman mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Respons yang diterima adalah pengalihan skema Nusantara Sehat menjadi penugasan khusus dokter, dengan prioritas bagi puskesmas yang kosong dokter.
Namun hingga kini, dokter pengganti belum ditempatkan.
Menurut Utukaman, Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai skema untuk menarik dan mempertahankan dokter, mulai dari kontrak daerah, formasi PNS dan PPPK, hingga pemberian honorarium.
“Kami sudah menyiapkan insentif dan berbagai skema kepegawaian. Tetapi sebagian besar dokter berasal dari kota besar dan masih mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan bertahan,” katanya.
Kondisi ini menunjukkan tantangan klasik distribusi tenaga kesehatan: wilayah kepulauan dan terpencil kerap menjadi pilihan sementara, bukan tempat pengabdian jangka panjang.
Dijelaskan Utukaman, persoalan tidak berhenti pada dokter umum. Ketersediaan dokter spesialis juga masih minim. Dari 13 dokter PNS yang direkomendasikan mengikuti pendidikan spesialis, tujuh telah menyelesaikan studi. Namun baru satu dokter spesialis bedah yang kembali dan aktif bertugas.
“Sebelumnya tiga dokter spesialis sempat kembali ke Tanimbar. Namun karena insentif tidak terbayarkan saat itu, mereka memilih bertugas di daerah lain,” katanya.
“Empat dokter lainnya belum kembali meskipun sudah kami panggil,” katanya lagi.
Menurut Utukaman, kendala struktural lainnya adalah keterbatasan fasilitas di rumah sakit daerah. RSUD setempat masih berstatus tipe D, dengan peralatan medis yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan spesialis.
“Dokter spesialis membutuhkan standar layanan dan alat kesehatan yang sesuai agar bisa bekerja optimal. Ini yang masih terus kami benahi,” pungkasnya.
Tanpa percepatan distribusi tenaga medis dan pembenahan fasilitas, kekosongan dokter di tiga puskesmas tersebut berpotensi berdampak pada akses layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan transportasi dan rujukan.
