AMBON, MalukuPost.com – Di balik keputusan penutupan permanen kawasan pertambangan emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, tersimpan harapan besar akan lahirnya kehidupan baru yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Pulau Buru.
Selama lebih dari satu dekade, kawasan Gunung Botak bukan hanya dikenal sebagai pusat aktivitas pertambangan emas tanpa izin, tetapi juga menjadi ruang perubahan sosial yang membawa dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga kehidupan sosial warga di sekitarnya.
Akademisi sekaligus pemerhati sosial, Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si menilai langkah penutupan Gunung Botak harus dipandang sebagai awal dari proses pemulihan menyeluruh bagi masyarakat dan lingkungan di Pulau Buru.
Menurut Hobarth, kebijakan penutupan Gunung Botak bukan sekadar langkah penertiban tambang ilegal, tetapi momentum penting untuk membangun kembali kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, lingkungan, hingga aspek spiritual masyarakat terdampak.
“Penutupan Gunung Botak adalah langkah yang tepat dan niscaya. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan proses pemulihan manusia dan lingkungan berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Hobarth dalam kajiannya terkait penutupan Gunung Botak, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, selama lebih dari satu dekade aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan tersebut telah menimbulkan dampak multidimensional yang serius bagi masyarakat Pulau Buru.
Dalam perspektif pekerjaan sosial dengan pendekatan biopsikososial-spiritual, Hobarth menilai persoalan Gunung Botak bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual masyarakat.
Dari sisi biologis, ia menyoroti ancaman pencemaran merkuri dan sianida yang diduga mencemari sungai hingga kawasan Teluk Kayeli. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak.
“Dampak paparan logam berat dapat mempengaruhi perkembangan generasi masa depan jika tidak ditangani secara serius,” ujarnya.
Karena itu, Hobarth mendorong adanya sistem pemantauan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di Pulau Buru, terutama bagi kelompok rentan.
Selain itu, dari sisi psikologis dan sosial, penutupan tambang juga dinilai berdampak terhadap kehidupan ribuan warga yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.
Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan program rehabilitasi psikososial dan pemberdayaan ekonomi alternatif agar masyarakat memiliki peluang kehidupan yang lebih baik pasca penutupan tambang.
“Pemulihan tidak cukup hanya menutup aktivitas tambang. Yang dibutuhkan adalah membangun kembali harapan hidup masyarakat,” katanya.
Hobarth juga menekankan pentingnya pengembangan sektor ekonomi legal dan berkelanjutan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan berbasis masyarakat lokal.
Menurutnya, Pulau Buru memiliki potensi besar di sektor perkebunan kayu putih, pala, hingga sumber daya perikanan yang dapat dikembangkan sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai pemulihan spiritual dan sosial budaya masyarakat adat juga harus menjadi perhatian penting dalam proses penanganan pasca penutupan Gunung Botak.
“Bagi masyarakat adat, relasi dengan tanah dan gunung bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas dan nilai kehidupan,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pekerja sosial, serta pemerintah dalam membangun proses pemulihan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Hobarth berharap penutupan Gunung Botak menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Generasi Pulau Buru harus mewarisi harapan dan masa depan yang lebih baik, bukan mewarisi dampak panjang dari kerusakan lingkungan dan krisis sosial,” tutupnya.
