Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan, tentang sinergitas pengembangan dan pembinaan penerapan standar, serta penilaian kesesuaian di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku nomor 123-87 tahun 2021, dan nomor 015/BSN/MOU/IX/2021.
Penandatangan MoU antara Kepala BSN Kukuh S. Achmad dengan Gubernur, Murad Ismail, berlangsung di lantai tujuh kantor Gubernur, jumat (10/09/2021). Turut dihadiri Wakil Gubernur, Barnabas Orno, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Plh Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah, dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi Maluku.
Mewakili Gubernur, Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalama dalam keterangan pers kepada wartawan di loby kantor Gubernur, mengatakan penandatangan MoU bersama BSN dilatarbelakangi untuk menata kelola pemerintahan sesuai visi dan misi serta program Gubernur-Wakil Gubernur yang termuat dalam tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan salah satunya mewujudkan pemerintahan good governance, melayani, dan akuntabel.
“Jadi standar memiliki peran yang sangat penting, dalam hal ini standar berbasis internasional of standardization of organization, jadi ini standar dunia,”ujarnya.
Menurut Basalama, standar standar berbasis internasional of standardization of organization akan membawa Maluku sebagaimana diperintahkan Gubernur, yaitu menjadi center point baru di kawasan Indonesia Timur (Intim) untuk agregrasi seluruh pemerintahan yang ada di provinsi Maluku.
Lebih lanjut dikatakan, memiliki resource sumber daya alam yang sangat besar, Pemerintah Provinsi Maluku dituntut untuk megelola sumber daya alam untuk menjadi kompetitif dalam era informasi dan pasar global. Untuk itu, dibutuhkan lompatan dalam konteks daya saing.
“Kalau kita mau daya saing, maka kita harus standar yang diakui internasional bukan hanya nasional,”cetusnya.
Hal lain dari kerjasama tutur Basalama, untuk menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis kepada informasi teknologi, tertuang dalam program unggulan Gubernur yaitu Maluku digital, maka telah di launching smart office atau kantor pintar, bagaimana birokrasi di efesien atau efektifkan dalam menata kelola untuk pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jadi seluruh OPD sesuai arahan Gubernur akan terlayani dengan baik,”imbuhnya.
Tak hanya itu, dari kerjasama ini dengan dibangunnya Ambon New Port, dan Lumbung Ikan Nasional LIN, akan memberikan multiplayer efek yang besar, Sebagaimana dicontohkan Gubernur, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 4,53 persen, sehingga membutuhkan akselerasi yang kuat.
“Jadi akselerasi itu untuk mengkontribusi pertumbuhan ekonomi salah satu dilakukan adalah daya saing, bagaimana meng-take over investasi bisa masuk ada capital inflow, dengan besaran investasi yang masuk ada multi player efek. Untuk itu, standar menjadi penting karena menjadi satu kepercayaan kepada nasional maupun internasional,”bebernya.
Basalama menilai, Maluku hari ini dibawah kepemimpinan Gubernur telah melakukan suatu reformasi birokrasi yang sangat masif, dimana setiap OPD membuat inovasi baru, bukan saja diperlombakan ditingkat nasional, tetapi memback-up visi, misi strategi, pokok kebijakan, dan program strategis Gubernur yang nanti akan diperlihatkan untuk tahun berikutnya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jadi semua parameter indikator kia sudah lompat, Maluku akan membuka diri untuk investasi ekspor akan dikuatkan, dan teman-teman provinsi lain sudah mulai datang kesini,’tandasnya.
Terakhir, yaitu smart office, menurutnya akan menjadi pelayanan satu pintu dibawah kontrol Dinas Komonikasi dan Informasi Maluku, untuk penataan kelola birokrasi by phone by sistem. Dimana yang tadinya, sistim persuratan paling lama satu sampai dua hari, tetapi dengan adanya smart office bisa diselesaikan dalam hitungan menit selesai, yang terakumulasi dalam digitalisasi dan bisa diakses,”.
“Jadi semua ini harus mendukung, memback-up, akselerasi point-point penting yang ada dalam vis, misi, program priorias dan program unggulan untuk menata pengelolaan pemerintahan yang baik,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad menurutkan dari kerjasama ini, provinsi maluku akan melakukan reform OPD, kemudian produk unggulan diharapkan bisa memenuhi standar.
“Dalam MoU yang ditandatangni BSN akan membantu apa yang bisa bantu untuk maluku mewujudkan apa yang dicita-citakan,”pungkasnya.
