AMBON, MalukuPost.com – Antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Sebagian warga bahkan disebut telah datang sejak sekitar pukul 05.00 WIT demi mendapatkan BBM.
Di tengah kondisi itu, pertanyaan yang disampaikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon terdengar sederhana, tetapi menohok: jika stok BBM benar-benar aman, mengapa masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkannya?
Ketua Cabang GMKI Ambon, Renno L. Z. Patty, meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Ambon.
Menurut Renno, persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Antrean panjang telah mengambil waktu masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memukul penghasilan warga yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
“Jangan sampai antrean BBM ini dinormalisasi seolah-olah masyarakat memang harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Di lapangan ada orang yang harus bekerja, ada anak sekolah yang terlambat, ada pengemudi ojek online yang kehilangan waktu mencari nafkah. Ini bukan sekadar soal bensin, tetapi sudah menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Renno saat diwawancarai, Sabtu (15/8/2026).
Bagi pekerja dengan penghasilan harian, waktu bukan perkara sepele. Satu atau dua jam yang habis di antrean berarti kesempatan mencari nafkah ikut hilang.
Pengemudi ojek online, misalnya, seharusnya berada di jalan mencari penumpang. Namun, mereka justru harus menghabiskan waktu di SPBU. Begitu pula pekerja lain yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
GMKI Ambon menilai pemerintah dan Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan bahwa stok BBM secara nasional tersedia. Ukuran keamanan pasokan, kata Renno, semestinya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Kalau stok dikatakan aman, maka keamanan itu harus terasa sampai ke masyarakat. Jangan hanya aman dalam laporan dan angka, tetapi di lapangan rakyat harus antre berjam-jam. Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan persoalan distribusi ini secara terbuka,” tegasnya.
Stok Aman, tetapi Rakyat Tetap Antre
GMKI Ambon kembali mempertanyakan perbedaan antara klaim ketersediaan BBM dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 26 Maret 2026 ikut disorot. Saat meninjau ketersediaan BBM di SPBU Bolon, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Bahlil menyatakan stok BBM nasional tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.
Namun, bagi GMKI Ambon, persoalannya bukan sekadar berapa banyak stok yang tercatat secara nasional. Persoalannya adalah apakah masyarakat di Ambon bisa mendapatkan BBM ketika mereka membutuhkannya tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di SPBU.
“Waktu itu katanya stok BBM aman. Sekarang rakyat Ambon yang harus menjawab sendiri: aman di mana? Mungkin di atas kertas aman, tetapi di SPBU masyarakat masih berdiri dalam antrean panjang,” kata Renno.
Ia menilai pemerintah harus berani membuka persoalan yang sebenarnya terjadi. Apakah antrean dipicu persoalan pasokan, distribusi, kuota, pengawasan, atau faktor lainnya.
“Kalau stok aman tetapi masyarakat harus datang sejak subuh dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bensin, maka pemerintah harus menjelaskan di mana masalahnya. Apakah di pasokan, distribusi, kuota atau pengawasan?” ujarnya.
Harga Naik, Pelayanan Jangan Memburuk
Sorotan GMKI juga tidak berhenti pada antrean. Organisasi mahasiswa itu mengingatkan bahwa masyarakat sebelumnya telah menghadapi penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Pertamina menaikkan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp17.000 per liter. Sementara Pertalite dan Solar subsidi tetap pada harga yang berlaku.
Karena itu, GMKI menilai masyarakat setidaknya berhak mendapatkan kepastian pasokan dan pelayanan distribusi yang wajar.
Masyarakat tidak semestinya dibebani dua kali membayar energi dengan harga yang lebih tinggi sekaligus kehilangan waktu produktif karena antrean yang tak kunjung terurai.
“Yang naik sudah ada. Yang antre juga ada. Yang kami tunggu sekarang adalah jawaban dan solusinya,” ujar Renno.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan antrean panjang menjadi pemandangan rutin di Ambon.
Sebab ketika antrean BBM berlangsung berjam-jam, persoalannya bukan lagi sekadar kendaraan yang menunggu giliran mengisi tangki.
Ada pekerja yang kehilangan waktu kerja. Ada pelajar yang terancam terlambat. Ada pengemudi yang kehilangan pendapatan. Dan ada masyarakat yang berhak mempertanyakan mengapa BBM yang disebut aman justru sulit diperoleh.
GMKI Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pertamina Patra Niaga segera memberikan penjelasan kepada publik sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan normal.
Bagi GMKI, “stok aman” tidak boleh berhenti sebagai pernyataan. Keamanan pasokan harus dibuktikan di SPBU, dengan BBM tersedia dan masyarakat tidak dipaksa menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkannya.
