Warga Waai Minta Presiden Pindahkan Ambon New Port ke Lokasi Lain

  • Whatsapp
Ketua Tim Kuasa Hukum Warga Tiga Dusun Negeri Waai Abdul Safri Tuakia SH MH

Malukupost.com – Warga tiga dusun Negeri Waai Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, meminta presiden memindahkan lokasi pembangunan Ambon New Port ke tempat lain yang lahannya masih kosong. Demikian disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia SH MH dalam siaran pers yang diterima Maluku Post, Kamis (11/11), malam ini.

“Kuasa hukum dan warga tiga dusun Waai meminta Presiden Joko Widodo, Gubernur Maluku Murad Ismail, Kementrian Perhubungan dan Kementrian kelautan dan perikanan, untuk segera memindahkan lokasi pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional ke tempat lain yang lahannya masih kosong dan luas,” tegas Tuakia dalam siaran pers itu.

Tuakia memaparkan sejumlah persoalan yang menjadi alasan pentingnya memindahkan Ambon New Port ke lokasi lain. Dia merinci, dalam proses pembangunan infrastruktur Ambon new port dan LIN, kuasa hukum dan waraga tiga dusunn menemukan bermacam persoalan, mulai dari lokasi pembangunan yang rawan bencana, rusaknya lingkungan, dampak kesehatan pada warga sekitar, tidak setimpalnya ganti rugi, intimidasis dan diskriminasi saat warga tiga dusun mecari keadilan.

Selain itu, Tuakia juga menyebutkan dugaan kecurangan administrasi berupa data warga yang mendukung atau setuju. Jumlah lebih 400 KK yang diklaim pemerintah, menurut dia, ternyata tidak sesuai alias klaim sepihak dan tidak berdasar.

“Jumlah tersebut sudah dibantah oleh warga tiga dusun pada saat konsultasi publik. Warga yang menolak titik lokasi dipakai untuk pembangunan Ambon New Port yakni kurang lebih 300an yang menolak,” ungkap dia.

Lebih jauh, Tuakia menyebutkan lokasi pelabuhan di Negeri Waai adalah lokasi rawan bencana. Pembangunan juga akan menggusur lahan subur. Terdapat pula pelanggaran administrasi berupa tidak ada studi kelayakan, AMDAL, IPL dan lain-lain, menyalahi RTRW sebelum direvisi.

“Sebab itu, kita harus memastikan pembangunan berkelanjutan terlaksana. Pembangunan berkelanjutan tidak bisa dibenarkan jika berdampak buruk pada warga di sekitarnya,” ungkap Tuakia.

Ditambahkan, pembangunan Ambon New Port di titik lokasi tiga dusun bersifat destruktif. Pasalnya pembangunan mengesampingkan kepentingan lingkungan, minim keterlibatan masyarakat dan kerap melanggar HAM.

Atas dasar itulah, warga berharap presiden mau memindahkan Ambon New Port ke lokasi lain yang masih kosong dan luar.   Hal itu dinilai lebih manusiawi daripada membangun Ambon New Port di Dusun Batu Dua, Ujung Batu, dan Batu Naga di Negeri Waai. (Malukupost)

Pos terkait