Akhirnya Mantan Camat Selaru dan Bendahara Dijebloskan Ke Jeruji Besi

Saumlaki, MalukuPost.com – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi menahan dua tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi ZE mantan Camat Selaru dan DZB mantan bendaharanya.

“Pada hari ini penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menyerahkan tersangka dengan barang bukti, atau melakukan tahap ll terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di kecamatan Selaru tahun anggaran 2018,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gunawan Sumarsono, di Saumlaki, Jumat (10/6/2022).

Gunawan katakan, ZE dan DZB ditahan di rumah tahanan negara Polres Kepulauan Tanimbar selama 20 hari kedepan.

“Jadi akan kami titipkan di Polres kepulauan Tanimbar, karena memang Lapas kita baru bisa menerima tahanan setelah dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Jadi prosedurnya begitu,”ungkapnya.

Dijelaskan Gunawan, sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setempat akan menerima tahanan, setelah ada penetapan penahanan terkini.

Tim penuntut umum dalam perkara ini telah ditunjuk tujuh orang jaksa masing-masing : M. Dedy Fahiezi, Bambang Irawan, El Imanuel Lolongan, Andi Abdurrozzak Rifan Adha, Jerry Nikolas Alfdo Pattiasina dan Muhammad Fazlurramhan Kormadin.

Selanjutnya perkara itu akan limpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon.

“Mudah-mudah nanti kalau situasinya masih dalam kondisi Covid mungkin persidangan akan dilakukan secara Online dari sini (Saumlaki, red),” imbuhnya.

Kajari Gunawan menyebutkan, total krugian negara berdasarkan audit yang diterima dari Inspektorat Daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar berjumlah Rp600.025.000.
Adapun Primair yang dikenakan yaitu pasal 2 ayat (1), Jo pasal, 18 ayat (1),(2), dan (3), undang-undang Nomor ; 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah, dan ditambah dengan, Undang-undang Nomor ; 20, tahun 2021, tentang perubahan atas undang-undang Nomor ; 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal, 55, ayat (1), ke, 1, KUHPidana.

Subsider pasal 3, jo pasal, 18, ayat (1), (2), dan (3), Undang-undang Nomor, 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah, dan ditambah, dengan Undang-undang Nomor, 20, tahun 2021, tentang perubahan atas undang-undang Nomor, 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal, 55, ayat, (1), ke-1, KUHPidana.

Pos terkait