Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun menjelaskan, Langgur sebagai Ibukota kabupaten Malra ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011.
Sudah 11 tahun, Langgur terus berbenah, berbagai aspek terus diperbaiki baik dari sisi sarana dan prasarana maupun dari sisi sumber daya manusia, terutama dari sisi modal sosial masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Hanubun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Malra, dalam rangka memperingati HUT ke-XI Kota Langgur, yang dipusatkan di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Senin (10/10/2022), yang dihadiri pula oleh Wakil Bupati Petrus Beruatwarin.
Bupati mengingatkan, upaya untuk mengembangkan kota Langgur adalah tanggungjawab semua pihak. Semua warga kota Langgur bertanggungjawab untuk mewujudkan Langgur sebagai kota yang ideal. Meskipun diketahui bahwa upaya untuk mengembangkan kota Langgur untuk masa sekarang-sekarang ini tidak mudah.
“Hari ini, lingkungan strategis kota Langgur benar-benar berubah. Indonesia maupun dunia internasional penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi global tidak menentu dan tidak dapat dikalkulasi,” kata Bupati.
Penataan kota Langgur yang menjadi fokus pembangunan tahun 2023 kiranya menjadi konsen semua pihak.
“Mohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Malra untuk bersama pemerintah daerah mengupayakan penataan kota Langgur,” ujar Bupati,
Menurutnya, Langgur sebagai ibukota, adalah wajah dan barometer pembangunan kabupaten Malra. Langgur harus menjadi indah, asri dan berfungsi secara optimal mendukung aktifias seluruh warga.
Bupati Hanubun menegaskan, sesuai arah kebijakan pembangunan, maka pada tahun 2023 beberapa aktifitas pembangunan difokuskan pada upaya penataan kota Langgur. Penanganan kawasan kumuh di sepanjang pesisir Watdek, Ohoijang dan ohoi Langgur ditangani secara bertahap dimulai tahun 2023.
Usulan DAK penanganan kawasan kumuh tahun 2023 sudah dianggarkan untuk penaganan 194 unit rumah; 3,2 km jalan lingkungan dan 3,5 km drainase.
Untuk penataan aksesibilitas di kota Langgur, maka tahun 2023 telah diusulkan penanganan jalan di kota Langgur sepanjang 10 km, dengan nilai anggaran Rp. 16,95 milyar.
Disamping itu, lanjut Bupati, untuk percepatan pembangunan kota Langgur sebagai pusat pelayanan pemerintahan, maka dianggarkan pula penanganan jalan di kawasan pemerintahan sepanjang 2,11 km dengan anggaran sebesar Rp. 8,84 milyar.
Diungkapkannya, upaya komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat maupun provinsi dlm rangka revitalisasi kawasan-kawasan strategis di kota Langgur. Jalan Jenderal Sudirman sampai ke PLTD Langgur adalah kawasan strategis, jalur utama transportasi dan pusat aktivitas masyarakat.
“Kawasan ini bersama dengan kawasan Misi Katolik, Taman Ziarah Mgr, Johanes Aerts dan kawan-kawan adalah kawasan yang terus didorong untuk dilakukan revitalisasi,” bebernya.
Untuk itu, dirinya berharap dukungan dan peran aktif semua pihak untuk berkontribusi, sesuai kapasitas dan koridor masing-masing. Dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, terlebih dukungan dari warga masyarakat kota Langgur adalah modal penting bagi kemajuan dan pengembangan kota Langgur kedepan.
