Jakarta, MalukuPost.com – G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.
Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pertama digelar pada 14-15 November 2008. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di AS saat itu dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan.
Untuk mempersiapkan KTT setiap tahunnya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, bersama-sama dengan para perwakilan pemimpin negara yang dikenal sebagai Sherpa melakukan beberapa kali pertemuan dalam setahun.
Adapun jenis pertemuan G20 yakni KTT/Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara/pemerintahan.
Ministerial & Deputies Meetings/Pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi, yang diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pada Finance Track, Ministerial Meetings dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, yang disebut Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG). Sementara pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD).
Selanjutnya ada Kelompok Kerja/Working Groups yang beranggotakan para ahli dari negara G20, yang menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya KTT.
Negara G20 berperan dalam berbagai hal diantaranya Penanganan Krisis Keuangan Global 2008, dimana G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF, serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan, serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial.
G20 juga berperan dalam Kebijakan Pajak dengan memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) keluaran OECD, yang kemudian difinalisasikan pada 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak.
Terkait penanganan pandemi Covid-19, G20 juga punya inisiatif yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.
Selain itu, G20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di 2015, dan The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Apa Manfaat G20 bagi Negara Indonesia ?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sebagai forum ekonomi global utama, G20 dibawah Presidensi Indonesia juga akan terus berupaya mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan keuangan saat ini serta memastikan capaian global SDGs 2030 tetap on track dan no one left behind.
Selain berperan dalam menjamin rantai pasok global melalui Presidensi G20 Indonesia, pemerintah juga telah berupaya menjaga konektivitas logistik dan rantai pasok nasional dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang menjamin ketahanan rantai pasok, mengembangkan KEK untuk meningkatkan konektivitas antar pemangku kepentingan logistik, mengembangkan sistem terintegrasi melalui National Logistics Ecosystem (NLE), hingga mendorong peningkatan logistik e-commerce dan inisiatif startup untuk berkolaborasi dalam logistik marketplace.
Menko Airlangga menambahkan, melalui implementasi berbagai kebijakan tersebut, kinerja perekonomian nasional saat ini kian menunjukkan penguatan yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi pada Q2-2022 sebesar 5,44 persen dibarengi dengan tingkat inflasi yang relatif moderat, serta neraca perdagangan yang terus menunjukkan kondisi surplus selama 28 bulan berturut-turut.
Sementara itu, terkait komunikasi publik G20, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan media internasional dan konsultan internasional untuk mengoptimalikan pelaksanaan strategi komunikasi publik mengenai Presidensi G20 Indonesia.
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan, hal itu ditargetkan untuk menyebarluaskan informasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di level global.
“Kominfo bekerja sama dengan media asing untuk penayangan ILM TV dengan Al Jazeera, South China Morning Post, Times Magazine, Bloomberg dan The Economist. Untuk distribusi rilis via Newswire,” kata Menteri Johnny.
Dalam pelaksanaan KTT G20, lanjut Menteri Johnny, sebagai puncak rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Kominfo membagi peliputan oleh media partner dalam dua kegiatan.
“Pertama, peliputan kegiatan leaders’ meeting di Candi Ballroom dan social lunch di Apurva oleh Sekretariat Negara. Kedua, peliputan pada saat kedatangan leaders menjadi tugasnya TVRI, yang kegiatannya terpusat di Lobby Apurva dan kegiatan di Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai. Sedangkan, untuk peliputan dinner bersama para delegasi di Garuda Wisnu Kencana (GWK) tidak dilakukan peliputan,” bebernya.
Menteri Johnny menyebut, Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) kembali melakukan terobosan menyiarkan informasi hal ihwal G20 kepada publik. Ditjen IKP Kementerian Kominfo resmi meluncurkan G20pedia.
Peluncuran buku elektronik (e-book) berisi informasi dan tanya-jawab seputar G20 ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Group of Twenty atau G20, khususnya Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong menjelaskan, keberadaan G20pedia diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang sejarah terbentuknya G20, termasuk mengapa forum tersebut dinamakan G20, serta kontribusi dan peran aktif Indonesia di dalamnya.
“Ini penting, karena Indonesia satu-satunya negara berkembang di Asia Tenggara yang masuk dalam G20. Dengan demikian, negara kita memiliki kesempatan strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pascapandemi Covid-19,” terang Usman Kansong.
Menurutnya, dari G20pedia, publik mengetahui manfaat Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 bagi Indonesia dan juga dunia.
“Sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi, G20 diharapkan bukan sekadar event, namun harus berdampak positif terhadap pemulihan sosial-ekonomi nasional dan bahkan global,” ujar Dirjen Usman.
Dengan demikian, G20pedia tersebut juga lebih membumikan istilah-istilah teknis dan teknokratis yang banyak dipergunakan dalam G20 agar lebih dipahami masyarakat. Melalui G20pedia, masyarakat dapat mencari tahu apa yang dimaksud dengan finance track, sherpa track, working groups, dan istilah-istilah lainnya.
“Ada pendapat umum bahwa G20 itu adalah isu elitis, isu yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu kita menerbitkan G20pedia dalam bentuk e-book tujuannya adalah untuk membumikan G20. Agar G20 gampang dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Menjadi isu milik kita semua, milik akar rumput, milik masyarakat. Itu tujuan diterbitkannya G20pedia,” tandasnya.
Tuk diketahui, informasi yang disajikan dalam G20pedia terbagi dalam dua tema besar, yakni Sekilas G20 dan Presidensi G20 Indonesia. Tema Sekilas G20 membahas informasi seputar anggota, peran, agenda, hingga pentingnya keberadaan G20.
Sementara itu, pada tema Presidensi G20 Indonesia menekankan pada informasi seputar kiprah Indonesia di G20, isu prioritas yang diusung, hingga manfaat yang didapatkan Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi G20.
Usman Kansong berharap, buku elektronik G20pedia yang juga tersedia dalam edisi bahasa Inggris ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi media massa dan masyarakat dalam mencari informasi tentang seluruh rangkaian kegiatan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Sifatnya yang merupakan living document atau dokumen hidup, memungkinkan perubahan isi buku secara terus-menerus sesuai dinamika pelaksanaan agenda Presidensi G20.
“Informasi di dalam G20pedia ini akan terus di-update sesuai kebutuhan dan perkembangan informasi terkini terkait G20,” harap Usman.
Media massa dan masyarakat dapat mengakses G20pedia setiap saat melalui tautan https://linktr.ee/g20pedia.
Pada tautan tersebut, media massa dan masyarakat dapat membaca G20pedia secara online maupun mengunduhnya.
Selain G20pedia, pada tautan itu juga dapat diakses berbagai informasi seputar G20 pada laman resmi G20 www.g20.org.
Dengan begitu, informasi dari G20pedia bisa menjadi semacam buku saku Presidensi G20 Indonesia 2022 bagi media maupun masyarakat.
