Sistem Digital ID Mulai Diterapkan di Kabupaten SBT

18mei brand certificate 1200x628 768x402 1

Bula, MalukuPost.com Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus menggencarkan pendekatan digital di berbagai bidang. Salah satunya adalah diterapkannya Sistem Digital Identitas (Digital ID), yang menerapkan sistem nomor induk kependudukan berbasis online untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Program digital ini dilaunching di halaman Kantor Bupati Kabupaten SBT, 2 Januari 2023. Masyarakat nantinya bisa langsung melakukan aktifasi Digital ID pada Dukcapil setempat saat jam kerja. Sistem digital ini akan diterapkan di 15 kecamatan se-Kabupaten SBT.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten SBT, Sidik Rumalowak mengatakan, Sistem Digital ID yang terkoneksi langsung dengan dokumen warga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memiliki beberapa manfaat, termasuk efisiensi administrasi dan keamanan data. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi sistem semacam ini, seperti keamanan data, otentikasi ganda, akses terbatas, konsistensi data, perlindungan privasi, pelaporan dan audit, manajemen perubahan dan pengembangan berkelanjutan.

Sistem digital ID yang terintegrasi dengan NIK dapat membantu mempercepat berbagai proses administrasi dan pelayanan kepada warga, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam hal keamanan data dan privasi yang harus dikelola dengan cermat.

“Sistem ini terkoneksi langsung dengan berbagai dokumen warga yang menggunakan NIK. Sistem berbasis online ini dimaksudkan agar setiap warga dapat mengakses dokumennya hanya dengan menggunakan handphone android,” katanya.

Menurut Rumalowak, penerapan sistem Digital ID yang terkoneksi dengan dokumen kependudukan dapat mempermudah akses ke berbagai dokumen yang diperlukan warga. Namun, perlu diingat bila ketersediaan dokumen tertentu masih harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, tergantung pada yurisdiksi dan regulasi setempat. Dan yang perlu dicatat, peraturan dan persyaratan akses terhadap dokumen Kependudukan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Selalu periksa dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan apa yang dapat diakses melalui sistem Digital ID dan apa persyaratan yang diperlukan untuk mengaksesnya.

“Selama ini, kalau menaruh dokumen kadang tercecer. Saat dibutuhkan, pusing untuk mencarinya. Tapi dengan sistem ini, kita sudah bisa akses semua dokumen kependudukan yang diperlukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan sistem Digital ID yang terkoneksi langsung dengan berbagai dokumen identitas seperti KTP-el, Kartu Keluarga, KIS, SIM, NPWP dan dokumen lainnya, memiliki beberapa manfaat signifikan seperti kemudahan akses, efisiensi administrasi, pengurangan birokrasi, keamanan data, konsisten data dan pengurangan kecurangan. Namun, penerapan sistem Digital ID yang terkoneksi dengan banyak dokumen juga menghadirkan tantangan dalam hal keamanan data dan perlindungan privasi yang harus dikelola dengan cermat. Penting untuk mematuhi peraturan privasi data yang berlaku dan memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi warga. Selain itu, pendekatan ini memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menjadi sukses.

“Hal tersebut merupakan keunggulan yang diusung dalam penerapan sistem Digital ID. Sebab sistem Digital ID terkoneksi langsung dengan identitas dokumen lainnya seperti KTP-el, Kartu Keluarga, KIS, SIM, NPWP dan dokumen lainnya,” jelas Rumalowak.

Baginya, kemungkinan untuk mengakses dokumen identitas dengan menggunakan handphone Android akan sangat tergantung pada infrastruktur dan sistem yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang mengelolanya. Jika sudah ada sistem Digital ID yang mendukung akses melalui aplikasi mobile, maka penggunaan handphone Android dapat memudahkan akses tersebut.

Dalam kasus seperti ini, lanjut Rumalowak,
biasanya pengguna harus mengunduh aplikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, dan kemudian mengautentikasi diri menggunakan Digital ID mereka untuk mengakses dokumen identitas.
Namun, pastikan untuk selalu mematuhi panduan dan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia layanan resmi. Keamanan aplikasi dan privasi data harus menjadi perhatian utama saat mengakses dokumen identitas melalui handphone Android atau perangkat lainnya.

“Identitas kependudukan digital ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Setiap orang dimana saja dan kemana saja cukup menggunakan handphone Android sudah bisa mengakses dokumennya untuk dimanfaatkan dimana dan kapan saja,” pungkasnya.

Diakhir penjelasannya, Rumalowak menegaskan, mengharuskan pemegang Digital ID untuk memiliki handphone Android adalah salah satu opsi yang mungkin diterapkan oleh suatu sistem Digital ID. Namun, ini dapat bergantung pada regulasi dan persyaratan yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Ada beberapa pertimbangan terkait dengan persyaratan ini, yakini aksesibilitas, teknologi terbaru dan keamanan. Namun, penting juga untuk menyediakan alternatif bagi mereka yang menggunakan perangkat atau sistem operasi lain, seperti iOS atau perangkat yang lebih lama. Dalam banyak kasus, regulasi memerlukan bahwa sistem Digital ID harus mudah diakses oleh semua warga tanpa memandang jenis perangkat yang mereka gunakan. Selain itu, perlindungan privasi dan keamanan data tetap menjadi perhatian utama dalam implementasi Digital ID apa pun.

“Syarat memiliki identitas digital adalah setiap orang harus memiliki email aktif dan nomor telepon. Setelah itu, diregistrasikan untuk mendapatkan PIN agar kerahasiaannya terjamin,” tutup Rumalowak.

Pos terkait