Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengharapkan keseriusan semua OPD terkait pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Bupati Hanubun disela-sela kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 tingkat Kecamatan Manyeuw, Jumat (24/2/2023).
Menurutnya, kegiatan Musrenbang bukanlah rutinitas dan seremonial belaka. Untuk itu, harus ada keseriusan semua pihak.
“Saya minta keseriusan seluruh OPD teknis. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa musrenbang dilaksanakan tetapi tidak ada hasil yang bermanfaat,” ujarnya.
“Saya tegaskan, hasil musrenbang kali ini, akan ditindaklanjuti dengan surat penegasan dari Bupati kepada OPD terkait. Setiap usulan yang disepakati, wajib dimasukan ke dalam Renja Perangkat Daerah,” kata Bupati Hanubun menambahkan.
Selain itu, delegasi dari ohoi (desa), maupun stakeholder terkait harus mampu berpendapat. Menyuarakan kebutuhan warga dan kebutuhan riil di wilayah ohoi dan kecamatan.
“Ini akan betul-betul saya cek, sehingga nanti pada bulan Mei ketika RKPD dan Renja ditetapkan, usulan-usulan masyarakat ini, harus sudah diakomodir. Dan sudah jelas posisi penganggarannya,” tegas Bupati.
.
Tahun 2024 secara nasional pembangunan diarahkan untuk menjawab beberapa isu strategis dan prioritas. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk kecamatan dan ohoi, harus selaras dan sinergi.
Bupati Hanubun mengungkapkan, beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2024.
Pertama, berkaitan dengan upaya pencapaian target RPJMN 2020-2024. Target-target penting yang sangat berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan ohoi adalah penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Diketahui, stunting Malra per 31 Desember 2022, tercatat sebesar 16,98 persen. Target Nasional pada akhir tahun 2024 harus mencapai 14 persen.
Syarat pentingnya adalah data base harus akurat, kepala ohoi selaku ketua TPPD di Ohoi, bersama para kader dan puskesmas harusmemastikan data yang disajikan benar-benar valid.
Dengan demikian, intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya
penanggulangan stunting.
“Termasuk dalam hal kolaborasi intervensi anggaran dan kegiatan,” imbuh Bupati.
Kedua adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim, dimana jumlah masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Malra sebanyak 18.815 jiwa, berasal dari 11.815 kepala keluarga.
Angka ini, lanjut Bupati, adalah gabungan dari 3 (tiga) desil kemiskinan, yaitu penduduk yang termasuk dalam 30 persen KK dengan pendapatan paling rendah secara nasional.
“Karena datanya 30 persen, jadi kelihatan agak besar. Jika hitungannya desil 1 (satu) maka jumlah KK sebanyak 4.379 KK. Di Kecamatan Manyeuw, ada 725 KK yang tergolong Miskin Ektrim. Data sebaran per-ohoinya jelas, by name by address. Mereka
inilah yang wajib mendapatkan intervensi di tahun 2023. Kepala Ohoi untuk memperhatikan hal ini,” tandas Bupati.
Seuai target RPJMN, 2024 Kemiskinan Ekstrim harus mencapai 0 persen. Artinya, dalam tahun 2023 ini semua penduduk yang tergolong miskin ekstrim, harus mendapatkan intervensi.
“Tim di tingkat Kabupaten menyusun scenario penanganan, yang nantinya dipedomani sampai ke ohoi,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan, untuk Tahun 2024 dalam memasuki tahun-tahun politik, kecamatan Manyeuw harus benar-benar mampu menjaga stabilitas.
Pembinaan dan pembelajaran politik kepada masyarakat harus ditingkatkan, peran serta dan dukungan unsur pemerintah ohoi (Linmas), elemen pemuda, lembaga kemasyarakatan, unsur keagamaan dan unsur adat, untuk saling bersinergi.
“Saling bekerja sama, mendukung seluruh proses demokrasi dalam tahun-tahun politik ke depan, berjalan dengan aman dan damai,” pungkasnya.
