Saumlaki, MalukuPost.com – Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Egron yang dikelola oleh PT. Kalwedo Kidabela, perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terancam ditarik dan tidak beroperasi lagi. Hal itu akan terjadi jika perusahaan itu tidak beroperasi di bulan Oktober 2023 nmendatang.
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku, Kementrian Perhubungan bahkan telah melakukan teguran yang tertuang dalam surat nomor : PL.103/12/PPK-ASDP/BPTD-XXIII/VI/2023 yang ditujukan kepada Dirut PT. Kalwedo Kidabela. Bahkan jika PT. Kalwedo Kidabela tidak melakukan docking (perbaikan kerusakan) hingga akhir September 2023 maka KMP.Egron terancam ditarik dan pihak pengelola kapal tidak akan menerima subsidi, bahkan bakal tidak beroperasi di tahun 2024.
Direktur Operasional PT. Kalwedo Kidabela, David Batseran mengaku, KMP.Egron tidak bisa berlayar beberapa bulan lalu ada larangan berlayar akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang laut. Hal itu mengakibatkan proses operasional tersendat sehingga belum ada pencairan dana subsidi dari kementerian perhubungan sesuai dokumen perjanjian.
“Sepanjang bulan Mei hingga Agustus ada larangan BMKG untuk tidak berlayar karena cuaca buruk. Memang ada waktu untuk bisa beropersi karena cuacanya baik, tetapi karena kami belum membayar dokumen dari Balai Klasifikasi Indonesia (BKI) sehingga belum ada perpanjangan surat,” ungkapnya di Saumlaki, Selasa (12/9/2023).
Dijelaskan David, surat BKI dikeluarkan untuk tiga bulan berlayar dengan biaya sebesar Rp150 juta, namun untuk tahun 2023, PT. Kalwedo Kidabela belum melunasi biaya untuk tiga bulan pertama karena tidak beroperasi, maka hingga saat ini belum ada pencairan dana subsidi sesuai perjanjian antara Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XXIII Maluku dengan PT.Kalwedo Kidabela.
“Ini berakibat pada hak-hak ABK hingga direksi dan komisaris belum dibayar selama enam bulan dengan total biaya Rp500 juta lebih,” ujarnya.
David katakan, ada juga sejumlah tunggakan yang harus dibayar yaitu tunggakan biaya docking kapal tahun 2022 sebesar Rp450 juta dan biaya liferafe (sebutan untuk perahu karet dengan tenda pelindung dan dilengkapi obat-obatan, perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat-red) seharga Rp190 juta.
“Pihak PT. Kalwedo Kidabela harus menyiapkan dana operasional KMP.Egron hingga docking senilai Rp150 juta karena menggunakan minyak industri 7 Kl. Sehingga total biaya yang harus disiapkan untuk kebutuhan berkisar lebih dari Rp1 miliar. Olehnya itu, kita butuh dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk kebutuhan yang belum teratasi dan sekaligus juga untuk biaya operasional maupun docking kapal,”bebernya.
David menambahkan, pihaknya telah mengajukan surat permohonan kepada pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar namun hingga belum ada realisasi.
“Kami berharap segera ada realisasi sehingga tidak berdampak fatal terhadap pengoperasian KMP. Egron,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, KMP Egron melayari Saumlaki-Seira-Wunlah-Larat-Yaru-Molu Maru pp.
