Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) didesak untuk segera mengaktifkan kembali Yahasim Assagaf sebagai Pejabat Kepala Desa (Kades).
Desakan ini disampaikan masyarakat Karatat dalam tuntutannya pada aksi damai dengan memboikot, dan sasi Fasilitas Desa, sabtu (28/10/2023).
Aksi ini sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan keterlibatan Plt Kades Karatat, Andi Raubun atas penolakan untuk pengaktifan kembali Kades defenitif.
“Kami Mayoritas Masyarakat Karatat mengutuk keras Sikap Plt Kades Karatat dan kroni- kroninya yang melakukan Penolakan terhadap pengaktifan kembali Kades Karatat,”ujar Koordinator aksi Asan Assagaff dalam pernyataan sikapnya.
Dikatakan, selama ini mayoritas masyarakat Karatat menginginkan kondusifitas Desa yang aman, dan damai. Namun sikap yang ditunjukan Plt Kades bersama Kroni-kroninya dikhawatirkan menimbulkan gangguan Keamanan ketertiban masyarakat (Kamribmas).
“Kami mayoritas Masyarakat Desa Karatat memohon kepada Pemda segera mengembalikan Hak Konstitusional, Hak Demokrasi, dan Hak Otonomi Mayoritas Masyarakat Desa Karatat dengan mengaktifkan Kembali Kades Definitif yang dipilih secara demokratis oleh mayoritas masyarakat Karatat,”ucapnya.
Bahkan menurut Assagaff, pemberian sanksi administratif oleh Pemda Kepulauan Tanimbar yang dilakukan dengan tindakan Pemberhentian sementara Yahasim Assagaff, telah di jalani dan diselesaikan secara administratif dengan Penuh rasa tanggungjawab yang tinggi.
Pemda Melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga telah melakukan uji faktual dengan melahirkan BAP yang telah ditandatangani oleh Plt Kades Karatat Andi Raubun.
Bahkan APIP telah mengeluarkan telaah staf Kades Karatat Definitif dapat diaktifkan kembali. Namun sayangnya, sampai saat ini proses pengaktifan tidak di tindak lanjuti sehingga menimbulkan keresahan dan masyarakat Desa Karatat.
“Disinyalir ada permainan kotor yang dilakukan oleh oknum- oknum tidak bertanggungjawab untuk memperhambat proses pengaktifan kembali Kades Karatat Definitif Diduga kuat APBDes Karatat juga di korbankan untuk pengadaan HP dan sejumlah uang kepada Oknum BPD agar bersedia menandatangani surat penolakan pengaktifan Kades definitif. Terkonfirmasi utang pihak ketiga PLT Kades Karatat telah mencapai ratusan juta dan didalamnya ada uang makan BPD puluhan juta,”tuturnya.
Selain itu dalam menghambat pengaktifan kembali Kades Defenitif, Plt Kades bersama BPD diduga melakukan tindak pidana penipuan, yang mana dalam surat penolakan tersebut menyampaikan telah melakukan rapat negeri, atau rapat terbuka bersama masyarakat Desa Karatat padahal faktanya paradoksal, dimana mayoritas masyarakat masih menginginkan Kades Definitif diaktifkan kembali.
“Untuk Mempertegas Sikapnya. Mayoritas masyarakat Desa yang didalamnya ada tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh pendidikan melakukan Aksi Damai dengan tindakan boikot dan sasi Fasilitas Desa,”tegas masyarakat.
Tokoh Pemuda Maulana Kalean juga menilai ambisi Plt Kades Karatat untuk berkuasa sudah melebihi dosis, bahkan sudah mengidap penyakit gangguan kepribadian dengan ciri kecemasan, rasa permusuhan, depresi, defisit kesadaran diri, impulsivitas, dan sejenisnya.
Penyakit ini mencari peran-peran kepemimpinan untuk berburu kekuasaan dengan tidak kenal menyerah dan menggunakan orang lain dengan menempatkan diri sebagai penjilat, dan pemfitnah dalam upaya untuk mendaki mencapai tujuannya.
“Desa semakin terpuruk atas ulah dan skenario elit Desa yang tidak mempunyai roh, cita-cita, serta spirit yang menuntun ke arah yang diharapkan publik. Masyarakat hanya menjadi obyek dari para elit Desa pemburu kekuasaan. Kedunguan dan Kebaperan terus Mendemi Dan Menjadi Inangnya Orang Yang seeakah, arogan, pendendam dan tempramental,”pungkasnya.
Sebagai Informasi, Plt Kades Andi Raubun sebelumnya menjabat Sekdes. Raubun dan Kades Definitif Hasim Assagaff adalah Rival dalam Pilkades dan dimenangkan oleh Hasim Assagaff sebagai Kepala Desa Terpilih.
