Ambon, Maluku Post.com – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama BPOM di Ambon melaksanakan Pembahasan Nota Kesepahaman dan Rencana Kerja (Renja) Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, di ruang rapat Vllisingen, Balai Kota, Jum’at, (2/2/2024).
Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena saat membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya peran Pemkot Ambon dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan risiko yang mungkin timbul dari konsumsi produk yang tidak terjamin keamanannya.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah pemkot dapat membantu BPOM dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di pasaran,” katanya.
Meski begitu, menurut Bodewin, pengawasan ini tidak dapat berjalan efektif kalau hanya dilakukan oleh BPOM, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan Pemkot Ambon maupun stakeholder lainnya.
“Satu hal penting bahwa nota kesepahaman ini mesti memberikan langkah-langkah konstruktif terhadap peran masing-masing pihak,” ujarnya.
Olehnya itu, Bodewin menegaskan agar seluruh masyarakat Kota Ambon harus terlindungi dengan tidak mengkomsumsi makanan dan obat-obatan yang kadaluarsa bahkan bersifat halal.
“Kita harus memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya makanan kadaluarsa dan melalui nota kesepahaman ini saya berharap dapat mengatur tentang langkah-langkah konstruktif yang bisa dilakukan pemkot dengan BPOM supaya memudahkan para pelaku UMKM memperoleh izin edar dan bersertifikasi halal,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail menerangkan, hingga saat ini pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM belum sepenuhnya optimal.
Untuk itu, BPOM perlu menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk Pemkot Ambon.
“Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan ada jaminan dari pemerintah kepada masyarakat atas semua obat-obatan dan makanan serta minuman yang beredar di tengah masyarakat telah memiliki lisensi aman, bermutu, dan berkualitas,” ujarnya menerangkan.
