Langgur, MalukuPost.com – Kondisi Hari Besar Keagamaan selalu mendorong naiknya permintaan terhadap barang dan jasa.
Meningkatnya permintaan, jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak pada kenaikan harga.
Terhadap isu strageis itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) melaksanakan High Level Meeting di Langgur, Rabu (26/2/2025).
Wakil Bupati (Wabup) Charlos Viali Rahantoknam (CVR) memimpin langsung jalannya meeting dimaksud.
Wabup menjelaskan, ugensi pertemuan ini berkaitan dengan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), bulan puasa Ramadhan Tahun 2025, yang akan dimulai beberapa waktu mendatang.
Menurutnya, beberapa target harus dicapai dalam meeting ini diantaranya, tim mampu memberikan gambaran ketahanan, terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia untuk memenuhi permintaan pasar dalam masa HBKN.
Selanjutnya, dinas teknis diminta memberikan informasi terkait ketersediaan dan rencana produksi (panen) komoditi pangan lokal yang sering mengalami fluktuasi harga, diantaranya cabai, bawang merah, bawang putih, telur dan termasuk komoditi perikanan.
Tim dapat menyusun dan menetapkan agenda serta langkah-langkah strategis pengendalian inflasi dalam periode HBKN kali ini.
TPID dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, include didalamnya adalah mengendaikan inflasi.
“Strategi pengendalian inflasi agar benar-benar dioptimalkan, yaitu menjaga ketersediaan stok barang, menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat, menjamin kelancaran distribusi, termasuk kelancaran pasokan barang dari luar daerah, serta meningkatkan efektivitas, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait,” kata Wabup.
Selain itu, sinergi dan kerjasama serta kolaborasi antar pihak agar benar-benar diwujudkan.
“Bangun komunikasi dan koordinasi yang intens, agar agenda kerja, maupun rencana intervensi yang sudah disusun, dapat terlaksana secara optimal dan sukses,” ujar Wabup CVR.
Untuk itu, melalui rapat koordinasi ini, upaya-upaya konkret sudah harus dapat dilaksanakan, seperti pemeriksanaan ketersediaan stok barang baik di pasar, gudang logistik, distributor, maupun pada level pengecer, koordinasi untuk kelancaran disribusi, pastikan kendala distribusi tidak terjadi dan pengecekan rencana pasokan barang dari luar daerah.
Banyaknya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersumber dari luar daerah.
“Koordinasikan secara baik, agar pasokan tetap lancar,” imbiuhnya.
Wabup Rahantoknam mengungkapkan, pihaknya telah menerima surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait Atensi Pelaksanaan Operasi Pasar Menjelang HBKN Puasa-Idul Fitri 2025.
Hal ini adalah bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membantu daerah.
Untuk itu, lanjut Wabup, dukungan dan partisipasi pemerintah daerah harus optimal.
“Di mana ada kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung program ini, untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Wabup Rahantoknam mengingatkan, dalam menyongsong hari-hari besar keagamaan seperti ini, terkadang masih ada oknum-oknum nakal, termasuk juga masih ada pihak-pihak yang sengaja meraup
keuntungan lebih.
“Misalnya dengan melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Hal ini perlu untuk juga diantisipasi. Bangun koordinasi dengan aparat penengak hukum agar bisa ikut bersama-sama mengawasi. Inspeksi ke gudang distributor juga perlu untuk dilakukan,” pungkas Wabup.
