Ambon, MalukuPost.com – Rapat penting berlangsung di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/2025). Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, dan instansi vertikal, menerima kunjungan pimpinan dan anggota DPD RI yang dipimpin langsung Wakil Ketua, Tamsil Linrung, dan Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta.
Forum ini menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyuarakan beragam persoalan fundamental yang membelit daerah kepulauan ini, mulai dari regulasi sektor perikanan, pembagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga tekanan fiskal akibat pembayaran utang PT SMI dan kebutuhan anggaran tambahan untuk gaji PPPK, untuk nantinya disampaikan DPD dalam rapat bersama DPR terkait RAPBN 2026.
Pemerintah Provinsi menyinggung regulasi terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, yang membatasi kewenangan daerah untuk menarik retribusi perikanan di bawah 12 mil laut. Padahal, Maluku merupakan salah satu penghasil terbesar sumber daya perikanan nasional.
“Pembagian dari negara tidak merata, belum adil. 20 persen ke pusat, 80 persen dibagi seluruh daerah di Indonesia, padahal kita daerah penghasil. Seharusnya 20 persen dibagi untuk seluruh daerah di Indonesia, daerah penghasil seharusnya mendapatkan 20 persen, begitu kabupaten/kota penghasil 20 persen. Harusnya ada keberpihakan agar daerah penghasil juga mendapat porsi adil,” tegas Gubernur.
Isu lain yang mengemuka ialah pembayaran utang PT SMI yang terus menekan ruang fiskal Maluku. Gubernur menekankan, pihaknya tetap berkomitmen melunasi kewajiban hingga 2027, namun meminta agar ada kelonggaran.
“Setiap tahun kita harus potong sekitar Rp100 miliar lebih. Jangan lagi dipotong, beri kelonggaran. Kami pastikan 2027 lunas,”pintanya.
Tak hanya itu, Pemprov Maluku juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pembayaran tenaga PPPK, mengingat kebutuhan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat.
Dengan nada penuh harap, Gubernur Hendrik menyampaikan agar DPD RI benar-benar membawa aspirasi Maluku ke pusat pengambilan keputusan.
“Isu yang kita sampaikan ini sudah menggambarkan pergumulan sesungguhnya di Maluku. Kami berharap Wakil Ketua DPD dan Komite IV bisa menyuarakan dengan tegas ke pusat,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, merespons serius penyampaian Gubernur. Ia memastikan, semua aspirasi Maluku akan diprioritaskan dalam agenda rapat DPD bersama mitra kerja kementerian dan lembaga di Jakarta.
“Insya Allah, semua yang disampaikan Pak Gubernur, saya instruksikan agar teman-teman DPD memprioritaskan aspirasi Maluku. Kita ingin melihat kemajuan daerah. Saya tahu Presiden punya kesungguhan untuk membangun negeri, dan kita harus pastikan Maluku juga mendapat perhatian khusus,” ujar Tamsil.
Ia menambahkan, persoalan daerah seperti Maluku tidak semata-mata soal dana, tetapi juga membutuhkan terobosan kepemimpinan. “Saya sependapat dengan Pak Gubernur, banyak masalah bisa diatasi bukan hanya dengan uang. Kita punya Gubernur yang punya terobosan. Tinggal bagaimana DPD bisa menguatkan di tingkat nasional,” katanya.
Tamsil juga menegaskan perlunya sinergi empat senator DPD asal Maluku agar mampu memerankan diri sebagai jembatan aspirasi yang kuat, bukan hanya bagi Maluku, tetapi juga untuk Indonesia.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa perjuangkan agar Maluku mendapat porsi signifikan dari berbagai program nasional. Sebab, daerah ini punya potensi besar, tapi butuh perhatian khusus,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komite IV, Rudi, turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Maluku. “Saya senang bertemu Gubernur. Maluku punya potensi besar perikanan, tapi PAD-nya justru hilang karena hasil laut diangkut berton-ton bahkan diekspor langsung tanpa kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Ia mendukung langkah Pemprov Maluku untuk menambah anggaran PPPK serta menyarankan agar Gubernur mengundang PT SMI dalam audiensi bersama Komite IV. “Kita perlu jadwalkan ulang agar ruang fiskal Maluku lebih luas,” tegasnya.
