Ambon, MalukuPost.com – Gelombang mutasi 242 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dilantik Rabu, 3 September 2025, kini berubah menjadi badai politik birokrasi. Alih-alih sebagai langkah pembenahan, perombakan ini justru diselimuti aroma busuk permainan elit.
Informasi yang beredar menyebutkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie bersama eks Kepala BKD Halimah Soamolle, yang pensiun 31 Agustus lalu, menjadi otak di balik penempatan nama-nama pejabat. Keduanya disebut memiliki peran dominan dalam menentukan siapa yang dipertahankan dan siapa yang digeser, bukan atas dasar kompetensi, melainkan loyalitas dan kedekatan politik.
Bukti kecurigaan itu kian menguat setelah muncul surat bernomor 800/272, bersifat penting, bertanggal 29 Agustus 2025, dan ditandatangani langsung Sekda. Padahal, pelantikan baru dijadwalkan empat hari kemudian.
“Ini bukan sekadar salah tanggal. Itu bukti Sekda yang mengatur, bukan Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian,” tegas sumber internal Pemprov Maluku yang enggan disebutkan namanya, Selasa (2/9).
Ironis, sebagian besar pejabat yang akan dilantik bahkan tidak mengetahui nasib mereka hingga detik-detik terakhir. Nama-nama diproses secara tertutup, hanya segelintir orang yang mengetahui. Beberapa pejabat yang dikenal dekat dengan lingkaran mantan Gubernur Murad Ismail justru tetap dipertahankan di posisi strategis, memunculkan kecurigaan kuat adanya rekayasa politik untuk melemahkan langkah Gubernur Hendrik Lewerissa.
Fenomena ini membuat publik menuding mutasi kali ini sebagai bentuk “kejahatan birokrasi”. Praktik setingan yang mengabaikan merit system dinilai bukan hanya merusak moral ASN, tetapi juga mengkhianati janji reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.
“Mutasi seharusnya jadi momentum pembaruan, tapi sekarang jadi alat kepentingan politik. ASN dijadikan pion, birokrasi dikorbankan,” ujar sumber lain yang kesal dengan pola lama yang kembali berulang.
Kini, semua mata tertuju pada Gubernur Hendrik Lewerissa. Apakah ia akan membiarkan permainan elit ini terus mencengkeram, atau berani mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dari intervensi politik?
Publik menunggu bukti nyata, apakah janji “Maluku bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat” hanya retorika, atau benar-benar diwujudkan.
