Ambon, Malukupost.com – Polemik seleksi atlet Maluku untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025 kembali memanas. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku, Sandy Wattimena, akhirnya mengakui bahwa penetapan atlet dari Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah (SPOBDA) ke ajang POPNAS “hanya kebijakan” semata.
Pernyataan Kadispora dikonfirmasi kemarin, dinilai bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, di mana Wattimena sempat mengklaim bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mewajibkan atlet SPOBDA untuk mengikuti POPNAS.
Namun, klarifikasi terbaru Kadispora justru memunculkan kebingungan publik dan menambah daftar panjang persoalan seleksi atlet yang dinilai tidak transparan.
Sementara itu, pelatih atletik SPOBDA Maluku, Viera Hetharie, yang disebut-sebut diduga berperan penting dalam proses penetapan atlet, enggan memberikan komentar. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ia tidak merespons, bahkan ketika didatangi langsung di kantor Dispora, pegawai yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Sumber internal Dispora menyebutkan, pernyataan Kadispora mempertegas adanya ketidak konsistenan dalam pengelolaan pembinaan atlet pelajar di Maluku.
“Aturannya jelas, POPNAS itu untuk pelajar aktif. Tidak ada kewajiban atlet SPOBDA untuk otomatis ikut. Kalau semua diatur lewat kebijakan pribadi, itu bisa merusak sistem pembinaan,”ujarnya Jumat (10/10).
Sebelumnya, sejumlah penggiat olahraga menilai keputusan Dispora Maluku yang menunjuk 10 atlet, terdiri dari 4 atlet SPOBNAS, 4 dari SPOBDA, dan 2 dari Kejurnas Semarang, tanpa seleksi terbuka, sangat janggal dan menutup kesempatan bagi atlet potensial dari kabupaten/kota lain.
Klub-klub pembinaan atletik bahkan mengaku kecewa karena atlet mereka tidak diberi ruang untuk ikut seleksi. “Banyak pelajar yang sudah siap bertanding, tapi tiba-tiba sudah ada nama-nama tetap dari SPOBDA. Ini tidak adil,” kata sumber.
Sementara itu, publik di media sosial ikut menyoroti pernyataan Hetharie yang menyebut atlet binaannya “bukan atlet ece-ece”. Ucapan tersebut dianggap merendahkan atlet lain dan mencederai semangat pembinaan olahraga pelajar.
“POPNAS itu bukan ajang promosi SPOBDA. Ini kesempatan bagi semua pelajar untuk tampil. Kalau seleksinya tertutup, bagaimana Maluku bisa mencetak atlet berprestasi dari bawah?” ujar salah satu pemerhati olahraga di Ambon.
Kini, desakan agar Dispora Maluku membuka dokumen resmi dan dasar hukum penetapan atlet POPNAS 2025 semakin menguat. Publik menuntut transparansi penuh untuk menjaga integritas pembinaan olahraga daerah.
“Dispora harus jujur dan terbuka. Kalau benar hanya kebijakan, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan sampai olahraga pelajar dikorbankan karena kepentingan kelompok,” tegas sumber.
