AMBON, MalukuPost.com – Pemerintah Provinsi Maluku menatap Semester II 2026 dengan optimisme meski ruang fiskal daerah masih berada dalam tekanan. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif pada Semester I, mulai bergeraknya investasi, serta sejumlah program pemerintah yang menyentuh masyarakat menjadi alasan pemerintah menjaga keyakinan bahwa perekonomian Maluku dapat terus bergerak hingga akhir tahun.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan indikator makro ekonomi Maluku pada Semester I 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
“Sesuai rilis BPS, indikator makro semua kelihatan bagus di semester pertama, walaupun di tengah fiskal ini tapi tren ekonomi agak naik,” kata Kasrul, Jumat (07/08/2026).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku pada 5 Agustus 2026, ekonomi Maluku pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,30 persen secara tahunan (year-on-year). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai 5,24 persen, sedangkan dibandingkan Triwulan I 2026 ekonomi masih tumbuh 1,11 persen.
Di tengah pertumbuhan tersebut, inflasi Maluku tetap terjaga pada level 2,75 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi berlangsung dengan stabilitas harga yang relatif terkendali.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menghadapi paruh kedua tahun ini. Kasrul mengatakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah mengarahkan jajaran pemerintah untuk tetap optimistis menghadapi Semester II 2026.
Namun, optimisme tersebut, kata dia, tidak dibangun tanpa ukuran. Pemerintah akan melihat indikator ekonomi sekaligus perkembangan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Optimisme ini tentu dengan terukur misalnya indikator ekonomi. Kemudian misalnya program yang langsung menyentuh rakyat,” ujarnya.
Salah satu program yang disebut Kasrul adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program bantuan perumahan tersebut memiliki skala yang cukup signifikan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Selain BSPS, pemerintah juga mendorong pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program-program tersebut dinilai bukan hanya berkaitan dengan pelayanan sosial, tetapi juga dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di wilayah tertentu.
“Kampung Nelayan Merah Putih, ini pemicu ekonomi baru untuk mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu,” kata Kasrul.
Peluang ekonomi juga diharapkan muncul melalui rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasrul menegaskan, meskipun sejumlah program tersebut tidak dibiayai langsung melalui APBD, Pemerintah Provinsi Maluku tetap berkepentingan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang menjadi pelaksana.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke daerah dapat berjalan baik sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian Maluku.
Selain program yang menyentuh masyarakat, Kasrul melihat adanya political will dari pemerintah pusat yang mulai terlihat terhadap sejumlah kepentingan strategis Maluku.
Salah satunya terkait RUU Provinsi Kepulauan. Kasrul menyebut kerja anggota DPR RI Mercy Barends sebagai Ketua Pansus terus mendorong pembahasan regulasi tersebut.
“Kerja keras dari Anggota DPR RI Mercy Barends sebagai ketua Pansus mulai digulirkan terus, mudah-mudahan tahun ini juga bisa selesai,” ujarnya.
Kasrul berharap proses pembahasan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga memberikan kepastian dan landasan yang lebih kuat bagi kepentingan Maluku sebagai provinsi kepulauan.
Investasi Mulai Bergerak
Optimisme pemerintah juga didukung mulai bergeraknya investasi di sejumlah sektor. Kasrul menyebut investasi secara perlahan mulai kembali, termasuk melalui sejumlah agenda hilirisasi.
Di antaranya hilirisasi kelapa di Elpaputih, hilirisasi di Seram Bagian Timur (SBT), serta hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan. Di luar itu, masih terdapat investasi lainnya yang diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Secara perlahan investasi sudah mulai lagi, ada hilirisasi kelapa di Elpaputih, hilirisasi di SBT, hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan, belum lagi investasi yang lain,” kata Kasrul.
Menurutnya, masuknya investasi dan pengembangan hilirisasi menjadi bagian dari upaya menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja di daerah.
Beban Fiskal Masih Membayangi
Di tengah optimisme tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku masih harus mengelola sejumlah kewajiban fiskal. Kasrul menyebut salah satu tanggungan yang masih terdapat dalam APBD adalah pembayaran utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sejak 2020.
“Tahun ini kita membayar satu tahun lagi, kemudian tahun depan satu kali lagi selesai. Jadi tinggal dua kali pembayaran. Masing-masing per tahun Rp136 miliar,” ujarnya.
Artinya, masih terdapat dua kali pembayaran dengan nilai masing-masing Rp136 miliar per tahun. Kewajiban tersebut menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski ruang fiskal terbatas, pemerintah tidak ingin kondisi tersebut menghentikan upaya mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, pemerintah berupaya memanfaatkan investasi, program pemerintah pusat, hilirisasi dan koordinasi lintas sektor sebagai sumber penggerak ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Modal
Data ekonomi Semester I memberikan dasar bagi optimisme tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi kumulatif sebesar 5,24 persen, indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan.
Jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 955.088 orang, bertambah sekitar 4.536 orang dibandingkan Februari 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 5,75 persen, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 67,86 persen.
Angka kemiskinan juga turun. Persentase penduduk miskin Maluku berkurang dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin secara absolut turun sekitar 5,32 ribu jiwa, dari 286,86 ribu menjadi 281,54 ribu orang.
Bagi Pemprov Maluku, perkembangan tersebut menjadi modal untuk mempertahankan tren positif hingga Semester II 2026.
Karena itu, Gubernur Hendrik Lewerissa mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk tidak kehilangan optimisme serta meningkatkan kerja bersama dalam menggerakkan perekonomian.
“Gubernur mengajak pimpinan OPD, stakeholder untuk tetap optimis menaikan lagi kerja-kerja tim ekonomi,” kata Kasrul.
Dengan kondisi fiskal yang masih membutuhkan kehati-hatian, pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertahan, tetapi semakin kuat. Investasi, hilirisasi, program pemerintah pusat, serta program yang langsung menyentuh masyarakat diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru Maluku pada Semester II 2026.
Optimisme itu kini berpijak pada dua hal, ekonomi yang mulai bergerak naik dan kerja bersama untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
