Ambon, Malukupost.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena membeberkan sejumlah capaian pembangunan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Ambon memperingati HUT ke-451 Kota Ambon. Salah satu indikator yang disorot yakni pertumbuhan ekonomi Kota Ambon yang mencapai 6,09% pada kuartal I 2026.
Rapat paripurna digelar di Kota Ambon, Jumat (4/9/2026). Dalam pidatonya, Bodewin memaparkan perkembangan 17 program prioritas pembangunan daerah sekaligus sejumlah indikator ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga reformasi birokrasi.
“Memasuki usia ke-451, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga perubahan iklim. Pemerintah Kota Ambon merancang program kerja yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga,” ujar Bodewin.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Ambon tercatat 6,09% pada kuartal I 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku. Inflasi year-on-year pada Juli 2026 tercatat 2,9%.
Pada sektor infrastruktur, Pemkot Ambon memperluas jaringan pipa air bersih sepanjang 12.126 meter di 14 lokasi. Pemerintah daerah juga menambah sumur bor air baku. Untuk pembangunan jalan, Ambon meraih peringkat III Sutami Award dan memperoleh insentif Rp20 miliar dari pemerintah pusat.
Pengelolaan lingkungan turut masuk dalam laporan kinerja. Penanganan sampah disebut mencapai 176,39 ton per hari dengan dukungan armada kebersihan. Negeri Rutah juga meraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori Lestari.
Di sektor investasi dan UMKM, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp847 miliar atau tumbuh 180%. Pemkot Ambon telah menerbitkan 11.842 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membentuk 50 Koperasi Merah Putih.
Untuk pelayanan publik, Pemkot menyiapkan pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) pada akhir 2026. Evaluasi Ambon Smart City mencatat skor 3,6 dari 4,0. Pemerintah juga mencatat seluruh aduan warga melalui program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) dan Omnichannel telah ditangani.
Di bidang reformasi birokrasi, Pemkot Ambon kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat ke kategori B dengan nilai 61,30. Sebanyak 1.910 tenaga PPPK juga telah diangkat, sementara pelantikan lebih dari 290 pejabat eselon III dan IV direncanakan setelah HUT Kota Ambon.
Pada sektor kesehatan dan sosial, sebanyak 21 puskesmas ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemkot juga menyiapkan peresmian RSUD Passo/Kudamati. Penyaluran bantuan sosial digital tercatat menyasar 40.473 keluarga, ditambah insentif rutin untuk 869 tokoh agama dan penjaga rumah ibadah.
Bodewin kemudian mengajak jajaran pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan masyarakat menjaga nilai Pela-Gandong serta persaudaraan di tengah keberagaman. Nilai tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari modal sosial untuk mendukung pembangunan Kota Ambon ke depan.
