Ambon, MalukuPost.com – PT Pertamina Patra Niaga membuka layanan Biosolar di Kota Ambon mulai pukul 05.00 WIT sebagai upaya melayani konsumen lebih awal sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pada jam sibuk pagi hari.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Pertamina bersama Kepolisian, mitra SPBU, dan Asosiasi Sopir Truk pada Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk melayani pengguna Biosolar lebih awal sekaligus mengurangi kepadatan antrean pada jam sibuk pagi hari.
Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, mengatakan layanan lebih awal diharapkan membuat pengguna Biosolar dapat mengisi bahan bakar minyak (BBM) sebelum aktivitas pagi semakin padat.
“Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari,” kata Bramantyo.
Menurutnya, pengaturan waktu pelayanan tersebut juga diharapkan meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan kendaraan di area SPBU sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Selain mempercepat waktu pelayanan, Pertamina memastikan suplai Biosolar ke sejumlah SPBU di Ambon direncanakan secara baik untuk menjaga ketersediaan stok.
Perencanaan suplai hingga proses bongkar BBM yang dilakukan tepat waktu diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan dan mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU.
“Stok kami terus jaga, penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina. Ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi,” ujarnya.
Pertamina juga memprioritaskan pasokan dari Integrated Terminal Wayame menuju SPBU-SPBU di Ambon agar pelayanan yang dimulai sejak pagi dapat berjalan maksimal.
Penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi keandalan pasokan dan ketersediaan BBM yang berlangsung pada 14 September 2026.
Rakor tersebut dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto dan diikuti Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, serta Pertamina.
Dadang mengatakan antrean yang terlihat di sejumlah SPBU di Maluku saat ini berkaitan dengan kendaraan logistik. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pengaturan sekaligus antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik,” kata Dadang usai rakor, Senin (14/9).
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku telah menurunkan tim gabungan bersama pemerintah daerah, TNI dan Pertamina untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di lapangan.
Kapolda juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tetap tertib selama mengantre.
“Masyarakat kami imbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tertib saat mengantre, dan kami ingatkan jangan coba-coba melakukan kecurangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menyatakan telah melakukan pembinaan terhadap enam SPBU di Kota Ambon hingga September 2026. Keenam SPBU tersebut disebut terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Ambon, Aria Aditya, mengatakan pembinaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi.
“Pertamina Patra Niaga sendiri telah melakukan pembinaan kepada 6 SPBU di Kota Ambon hingga September 2026 yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan. Ini adalah bagian langkah kami untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik,” kata Aria.
Pertamina mengapresiasi sinergi Polda Maluku bersama pemerintah daerah, TNI dan pihak terkait dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.
