Harga BBM Fluktuatif, Pemkot Diminta Buat Perda

  • Whatsapp
Tidak stabilnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat berpengaruh terhadap kestabilitasan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  Kenaikan BBM ini juga mempengaruhi tarif angkot dan harga bahan pokok yang menjadi tidak stabil, olehnya itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus jeli melihat kondisi rill yang ada, hal ini disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Rofiq Affifudin di Ambon, senin (30/3).
Rofiq Affifudin
Ambon, malukupost.com– Tidak stabilnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat berpengaruh terhadap kestabilitasan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kenaikan BBM ini juga mempengaruhi tarif angkot dan harga bahan pokok yang menjadi tidak stabil, olehnya itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon harus jeli melihat kondisi rill yang ada, hal ini disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Rofiq Affifudin di Ambon, senin (30/3).

“Pemerintah harus melakukan langkah-langkah antisipasi atas kenaikan BBM, tidak hanya tarif angkot tetapi harga BBM yang tidak stabil, ini juga sangat berpengaruh ke harga barang. Karena ketika harga BBM naik, harga barang  naik. Tetapi  Ketika BBM turun harga barang tidak ikut turun.” tegasnya

Affifufdin meminta  pemerintah kota Ambon sebaiknya melakukan konsolidasi ke pemerintah pusat terhadap kebijakan seperti ini.

“Bila perlu pemerintah daerah lakukan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan secara konstitusional. Misalnya Perda atau edaran menteri dalam negeri atau menteri koordinator ekonomi terhadap persoalan seperti ini.” tandasnya.

Dikatakan pula, Pemerintah harus tetapkan tarif atas dan tarif bawah. Tentunya disesuaikan dengan segala aspek yang mendasar. Sehingga, ketika terjadi kenaikan dan penurunan harga BBM. Baik pedagang maupun sopir angkot tidak seenaknya saja menetapkan tarif dan harga sepihak.

 “Pemerintah harus lebih memperhatikan persoalan seperti ini, oleh karena kenyataan yang terjadi di masyarakat sering kali diluar kendali pemerintah. Dan yang menjadi korbannya adalah masyarakat.” jelasnya

Ditambahkan pula, hingga kini tarif transportasi belum bisa dinaikan, dan Tarif transport masih menggunakan tarif akhir yang telah ditetapkan pemerintah. (08)

Pos terkait