 |
| Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua |
Ambon, malukupost.com – Tiga kabupaten di Maluku menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi, hal ini disebabkan dari sisi pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia dinilai masih tertinggal, sehingga butuh perhatian serius, hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Maluku di Ambon, Senin (23/3).
“Tiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan daerah perbatasan,” tandasnya.
Dijelaskan pula, dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antar sektor dan antar wilayah perencanaan. Sebab keterkaitan pengembangan ekonomi antar gugus pulau, harus diperhitungkan dalam perencanaan, sehingga intervensi setiap sektor memiliki “multiplier effect” terhadap sektor lain.
Menurut Sahuburua, arah perencanaan pembangunan Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan telah jelas. Sehingga basis perencanaan secara regional dari 1.340 pulau, telah dikelompokkan dalam perencanaan pembangunan 12 gugus pulau, dengan masing-masing pintu keluar, yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap kemajuan perekonomian kabupaten dan kota.
“Kondisi kemiskinan kita di 2014 lalu duduki ranking 4 termiskin. Walaupun sisi lain, indeks kenyamanan hidup di Indonesia, Provinsi Maluku menempati urutan Nomor 2 setelah Provinsi Riau. Data ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, yang dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan yang terfokus dan terintegrasi, dengan memperhitungkan daya dukung anggaran pembangunan,” paparnya.
Dikatakan pula, dengan memperhatikan kondisi kepulauan, pada akhir tahun 2015, telah ditetapkan upaya penurunan angka kemiskinan harus dapat mencapai 16,95 persen. Sedangkan untuk tahun 2016, angka kemiskinan targetkan turun mencapai 15,68 persen. Dengan demikian seluruh target ini, sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dan kerja keras dari semua pihak.
“Hasil rumusan dalam pelaksanaan Pra Musrenbang ini, dapat secara komprehensif mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan daerah. Untuk itu, secara selektif mungkin, setiap rumusan arah kebijakan dan program pembangunan, dapat betul-betul bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (08)
