“Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Maluku menjadi masalah sangat krusial karena anggaran untuk biaya pengamanan sangat terbatas, sehingga institusi keamanan sangat sulit menempatkan aparatnya, apalagi secara geografis wilayah kabupaten tersebut terdiri dari pulau-pulau,” kata Ros Far Far, pada pertemuan dengan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam rangka Kajian Daerah yang dipimpin Brigjen TNI Ali Imron di Ambon, Rabu (8/4).
Empat kabupaten yang serentak melaksanakan Pilkada masing-masing Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Menurut Ros Far Far, setiap pelaksanaan Pilkada pihaknya menemukan masalah yang sama karena setiap institusi keamanan tidak maksimal menyiapkan aparatnya karena kekurangan biaya pengamanan. Apalagi kalau alokasi dana pengamanan disamakan dengan standar biaya pengamanan di Pulau Jawa ini juga menjadi masalah,” ujarnya.
Apabila masalah ini, katanya, diserahkan kepada pemerintah daerah maka bermasalah, karena dari sisi manajemen pengelolaan keuangan akan ada masalah karena berhadapan dengan institusi yang melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan keuangan.
Karena itu, setiap kali pertemuan seperti ini selalu disampaikan kepada Dewan Ketahanan Nasional untuk mendapat perhatian, sehingga wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang mengalami kesulitan cukup tinggi dalam hal pengamanan diberikan biaya pengamanan yang cukup siginifikan.
“Pemerintah pusat perlu memberikan kontribusi biaya pengamanan yang cukup signifikan untuk pelaksanaan Pilkada karena standar biaya pengamanan di Jawa tidak sama karena daerah ini terdiri dari pulau-pulau,” kata Ros Far Far. (ant/MP)
