“Tim terpadu ini bukan saja dari unsur kepolisian dan kejaksaan tetapi juga pemerintah provinsi bersama DPRD, karena persoalan Benjina saat ini menjadi sorotan internasional,” kata Ayu Hindun di Ambon, Minggu (12/4).
Ia mengatakan, dengan adanya tim terpadu tugas dan fungsi masing-masing instansi bisa berjalan secara baik dan lebih terkoordinasi dalam upaya mengungkap benar atau tidak telah terjadi praktik perbudakan ABK asing oleh PT. Pusaka Benjina Resources seperti diberitakan Associated Press.
Seperti pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, kata Ayu Hindun, akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perbuatan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan atau para tekong (nakhoda) terhadap anak buah kapal (ABK) asing asal Thailand, Kamboja, Laos maupun Myanmar.
Penelusuran secara menyeluruh oleh tim khusus ini harus dapat membuktikan adanya berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari isu perbudakan, perizinan, hingga masalah pelanggaran hak azasi manusia.
“Kalau benar terjadi peristiwa yang disoroti dunia internasional maka harus cepat ditangani dan diambil tindakan tegas, tetapi kalau tidak demikian maka perlu diluruskan kepada publik,” ujar Ayu Hindun.
Jadi semua masalah ini mau diselesaikan dengan baik perlu ada koordinasi dan bentuk tim untuk turun ke sana menelusuri untuk mengambil keputusan dan tindakan.
“Kita tidak bisa sekedar bicara saja kalau tidak melihat faktanya jadi perlu dilakukan investigasi lapangan,” katanya.
Apalagi ini sudah menyangkut nama baik daerah Maluku, terutama di Kabupaten Kepulauan Aru yang dikenal memiliki potensi perikanan besar dan hasilnya diekspor ke berbagai negara. (ant/MP)
