“Rekomendasi dewan ini akan diperhatikan secara serius dan akan melengkapi rangkuman kolektif kita bersama dalam melihat secara srategis pelaksanaan kegiatan pebangunan, baik permasalahan dan solusi pada tahun lalu, tahun berjalan maupun untuk masa datang,” kata Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Jumat (8/5).
Penjelasan gubernur disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae.
Sejumlah rekomendasi yang disampaikan dewan diantaranya adalah pemda kedepannya dalam menetapkan target pembangunan yang tervisualisasi dalam APBD harus sesuai RPJMD provinsi, serta penngalokasian anggaran pemberdayaan masyarakat sebesar Rp58 miliar dapat ditingkatkan menjadi Rp100 miliar sehingga ada pemerataan bagi masyarakat penerima di semua kabupaten/kota.
Menurut gubernur, lewat kerjasama yang konstruktif dan saling bergandengan tangan seperti inilah dirinya yakin pelaksanaan pembangunan akan semakin optimal dan memberi semangat terhadap kemajuan daerah dan kemampuan masyarakat di Maluku.
LPKJ akhir tahun anggaran 2014 yang telah dibahas secara mendalam dan ditindaklanjuti penyampaian rekomendasi dewan menunjukan tanggung jawab bersama yang secara serius dan sungguh-sungguh mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada msyarakat.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan, TNI dan Polri serta seluruh masyarakat yang sama-sama telah memberikan dukungan demi suksesnya kunjungan Presiden Insoneia Joko Widodo berserta ibu negara di Kota Ambon dan Kabupaten Buru.
“Rekomendasi yang disampaikan hari ini merupakan catatan kritis DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk menjadi perhatian dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” katanya.
Berbagai capaian yang telah diraih selama tahun 2014 semakin memperkuat optimisme akan keberlansungan proses pembangunan di daerah ini yang secara kontinyu mengalami perbaikan.
Untuk dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di daerah adalah suatu keniscayaan sehingga dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang progresif dan berkualitas, mempercepat akselerasi pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
Disamping itu, kata gubernur, pemprov akan terus mendorong pengembangan potensi unggulan daerah baik pariwisata, perikanan, komoditi rempah-rempah, dan tetap memperhatikan ketersediaan pangan lokal guna menjaga ketahanan pangan wilayah kita yang berciri kepulauan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah disiasati dan terus dikembangkan berbagai sistem aplikasi berbasis teknologi guna meningkatkan kinerja pelayanan publik, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah juga akan terus berupaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah antara lain melalui penyehatan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah, serta meningkatkan investasi dengan upaya promosi dan kemudahan berinvestasi lewat layanan terpadu satu pintu.
“Untuk itu, rekomendasi dewan ini akan diperhatikan secara serius dan melengkapi rangkuman kolektif kita bersama dalam melihat secara srategis pelaksanaan kegiatan pebangunan, baik permasalahan dan solusi pada tahun lalu, tahun berjalan maupun untuk masa datang,” jelas gubernur.
Dengan kerjasama yang konstruktif dan saling bergandengan tangan seperti inilah, dirinya yakin pelaksanaan pembangunan akan semakin optimal dan memberi semangat terhadap kemajuan daerah dan kemampuan masyarakat di Maluku. (ant/MP)
