Ambon, Maluku Post.com – Jajaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diminta bekerja keras meningkatkan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana guna mencegah ledakan penduduk di Maluku.
“Jajaran BKKBN dituntut memperkuat aspek advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program kependudukan dan keluarga berencana di Maluku,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff saat membuka rapat penelaah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Ambon, Rabu (30/9).
Kondisi geografis Maluku yang merupakan daerah kepulauan serta keterbatasan sarana transportasi, informasi dan komunikasi, tandasnya, merupakan tantangan terbesar bagi jajaran BKKBN untuk melakukan edukasi dan advokasi masalah keluarga berencana (KB) bagi masyarakat di provinsi tersebut.
Dia menegaskan, pengetahuan masyarakat tentang KB terutama di daerah yang jauh dan terpencil, perlu terus ditingkatkan sehingga berdampak bagi peningkataan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga.
Dia juga meminta BKKBN meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat diantaranya peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan.
Selain itu, sosialisasi akan pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja Gubernur juga meminta BKKBN memperhatikan peningkatan pembangunan keluarga, melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga agama, pendidikan dan ekonomi.
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, guna mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan, terutama bagi remaja usia 15-19 tahun.
Mengoptimalkan pengolahan data dan informasi kependudukan, KB dan keluarga sejahtera (KS) serta meningkatkan kualitas dan validitas sistem pengolahan data sehingga pembinaan keluarga dapat dilaksanakan berdasarkan informasi yang tepat, terkini dan terpercaya.
Gubernur berharap penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang KB yang dialokasikan kepada kabupaten/Kota dapat dikelola sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan program kependudukan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Maluku juga perlu menggunakan strategi khusus dan pendekatan berskala lokal dengan tetap mempedomani strategi dan kebijakan nasional.
“Langkah ini perlu dilakukan dengan sasaran mengubah postur piramida penduduk di Maluku yang saat ini masih berciri ekspansif atau jumlah penduduk usia muda relatif lebih besar dibandingkan penduduk dewasa dan lanjut usia,” tandasnya. (ant/MP)
