Ambon, Maluku Post.com – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku mengkaji pertumbuhan ekonomi di provinsi itu untuk tahun 2015 berdasarkan potensi sumber daya alam.
“Pelaksanaan kajian dan riset sesuai arahan BI pusat dengan menetapkan Maluku sebagai proyek percontohan yakni metode penelitian pertumbuhan ekonomi yang didasari penelitian bank dunia,” kata Kepala kantor perwakilan BI Maluku, Wuryanto, di Ambon, Rabu (16/12).
Ia mengatakan, potensi sumber daya alam Maluku terdiri dari tiga sektor yakni perikanan 1,6 juta ton per tahun, sektor perkebunan cengkih 15.000 ton per tahun dan pala 4.000 ton per tahun.
“Ketiga sektor tersebut merupakan sumber produksi terbesar di Indonesia yakni perikanan dan perkebunan cengkeh menjadikan Indonesia produsen terbesar ke dua di dunia,sedangkan produksi pala terbesar ke dua di Indonesia,” katanya.
Potensi SDA Maluku belum didukung pertumbuhan ekonomi yang masih belum inklusif karena tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama sektor pertanian yang produktifitasnya rendah serta pengangguran yang cukup tinggi.
Tingkat kemiskinan Maluku di tahun 2014 menempati urutan ke empat secara nasional yakni 18,44 persen setelah NTT, Papua Barat dan Papua. Sedangkan PDRB per kapita tahun 2014 adalah terendah ketiga secara nasional.
“Tingkat pengangguran di Maluku tahun 2014 merupakan yang tertinggi secara nasional yakni 10,51 persen, sedangkan secara nasional 5,94 persen,” ujarnya.
Ia menyatakan, konsentrasi kemiskinan di Maluku terbesar terdapat di desa, hal ini berdampak terjadinya kesenjangan tingkat kemiskinan antara kota Ambon dan kabupaten dan kota lainnya.
Tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Maluku tertinggi berada di kabupaten Maluku Barat Daya 32,5 persen, selanjutnya Kabupaten Kepulauan Aru 28,6 persen.
“Hal ini berbanding dengan tingkat kemiskinan di kota Ambon sebesar 6,0 persen serta kabupaten Buru Selatan 18, 3 persen. Hal ini mengakibatkan kesenjangan tingkat kemiskinan antara desa dan kota,” katanya.
Diakuinya, pertumbuhan ekonomi Maluku yang rendah dan tidak inklusif karena rasio kemiskinan jauh diatas level nasional serta tidak sebanding dengan potensi SDA yang belum dimanfaatkan dengan baik.
Hal ini lanjutnya berdampak pada rendahnya minat investasi ke provinsi Maluku khususnya sektor perikanan yang rendah meskipun potensi produksi cukup besar.
“Menanggulangi hambatan investasi swasta dibutuhkan upaya untuk mengurangi hambatan investasi yakni infrastruktur pendukung ekspansi usaha yakni listrik, infrastruktur logistik perikanan yakni pelabuhan dan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja,” tandas Wuryanto. (MP-3)
