Ambon, Maluku Post.com – Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Maluku harus selalu melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku agar nantinya data-data dari BPS maupun data yang dimiliki SKPD agar bisa dipadu bersama-sama.
“Memang untuk urusan data orang kurang suka, tetapi mau dibilang apa, sebab dengan hitungan-hitungan dengan data-data itu kita bisa melihat kedepan terkait dengan apa yang akan kita laksanakan, apa yang telah kita bangun sehingga hal ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan,” kata Asisten III Sekda Maluku Zedek Sangadji saat memberikan sambutan pada acara pembukaan workshop data strategis dan sosialisasi sensus ekonomi tahun 2016 di Ambon, Senin.
Karena itu SKPD harus memperhatikan masalah-masalah dengan data ini, lanjutnya, terutama data yang sangat mengganggu kita sekarang ini yakni masalah kemiskinan, masalah pertumbuhan ekonomi, terkait dengan produk domestik regional bruto (PDRB), itu adalah hal-hal yang sangat urgen sekali.
“Temuan BPKP yang saya baca terkait dengan masalah kemiskinan itu adalah ketidak terkoordinasinya data-data yang ada di masing-masing SKPD,” katanya.
Dia mengharapkan workshop menangani masalah kemiskinan agar bisa dibicarakan bersama dengan sejumlah SKPD sehingga data terkait kemiskinan bisa didapat yang akurat.
“Kita melaksanakan program pembangunan, khusus masalah kemiskinan harus ditangani sekiranya didukung data akurat,” ujar Zedek.
Intinya, menurut dia, kita merumuskan program nyata untuk menangani kemiskinan masyarakat yang berada di urutan keempat paling bawah dari 34 provinsi di Tanah Air. (MP-8)
