Ambon, Maluku Post.com – Wakil
Bupati (Wabub) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) M Husni Hentihu telah menyerahkan
secara langsung Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016
kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Tahir di ruang kerjanya,
Kamis (28/1).
Bupati (Wabub) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) M Husni Hentihu telah menyerahkan
secara langsung Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016
kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Tahir di ruang kerjanya,
Kamis (28/1).
“Saya sudah serahkan dan sudah diterima oleh Sekda,”ujar Hentihu di Ambon,
Kamis, (28/1).
Kamis, (28/1).
Dijelaskan Hentihu, penyerahan RAPBD ini sesuai hasil kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten dengan DPRD, untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Maluku, agar diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan
untuk dipertimbangkan kembali.
Pemerintah Kabupaten dengan DPRD, untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Maluku, agar diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan
untuk dipertimbangkan kembali.
Dirinya berharap agar Pemda Maluku segera menindaklanjuti hal ini
secepatnya, sehingga proses pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat
SBB dapat berjalan dengan baik.
secepatnya, sehingga proses pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat
SBB dapat berjalan dengan baik.
“Saya sangat mengharapkan dukungan Pemda Maluku untuk mempercepat proses
ini,”ucapnya.
ini,”ucapnya.
Apalagi, sesuai aturan jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian RAPBD
maka gaji Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dibayar dalam kurung waktu enam
bulan.
maka gaji Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dibayar dalam kurung waktu enam
bulan.
Untuk diketahui, keterlambatan penyampaian RAPBD membuat Bupati SBB Jakobus
Puttileihalat menjadi geram, sehingga mencopot Abraham Niak dari jabatannya
sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).
Puttileihalat menjadi geram, sehingga mencopot Abraham Niak dari jabatannya
sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).
Hal ini tersebut dilakukan oleh Bupati, mengingat Abraham dianggap sebagai
salah satu faktor penyebab penetapan APBD SBB tahun 2016 menjadi
terkatung-katung. (MP-7)
salah satu faktor penyebab penetapan APBD SBB tahun 2016 menjadi
terkatung-katung. (MP-7)
