Ambon, Maluku Post.com – Permasalahan konektivitas transportasi di Provinsi Maluku masih menjadi perhatian yang serius dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan infrastruktur (sarana-prasarana) transportasi serta peningkatan frekuensi pelayanan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku menganggarkan Rp31 milyar untuk melaksanakan berbagai program diantaranya program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang dianggarkan Rp27 miliar, program, peningkatan pelayanan angkutan Rp2 miliar dan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebesar Rp2 miliar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gaspersz di Ambon, Kamis (14/4)
Menurut Gaspersz, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan diantaranya studi perencanaan pembangunan tambatan perahu di Kariuw, Sirisori, Iha, Kobamar, Dullah, dan Waurtahait. Pra desain pelabuhan penyeberangan di Toyando, DED pelabuhan penyeberangan di jazirah Leihitu, pembangunan bandara Gorom, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bandara Banda Naira.
“Untuk program peningkatan pelayanan angkutan, diantaranya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, pemeliharaan empat pelabuhan penyeberangan kailolo, wahai. Subsidi peningkatan pelayanan angkutan trans amboina, pembangunan kapal feeder speed boat 1 unit di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan 546 life jacket.” ungkapnya.
Dijelaskan pula, untuk program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, diantaranya pengadaan dan pemasangan guardrail di pulau Ambon, pengadaan dan pemasangan Marka jalan 5.000 meter di pulau Ambon, pengadaan dan pemasangan 160 bh delineator dan rehabilitasi pagar pengamanan di pulau Ambon.
Dengan ketiga program ini, Gaspersz berharap hal itu dapat mengatasi permasalahan konektivitas transportasi di Maluku. (MP-7)
