Ambon, Maluku Post.com – Pernyataan Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal bahwa sebagai kepala daerah di kabupaten berjuluk Pamahanunusa dirinya tidak alergi terhadap pemekaran juga dikritisi oleh tokoh pemuda jazirah Leihitu, Isnain Nuhukaly.
“Yang pasti juga, masyarakat yang akan menilai sendiri. Mestinya pak bupati jangan bicara soal persyaratan yang belum terpenuhi. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini lewat konsorsium sudah masuk ke DPRD Maluku Tengah sebagai rancangan peraturan daerah. Kalau memang tidak alergi, mestinya pak bupati bersama jajarannya bertemu DPRD untuk membahas Ranperda itu. Bukannya membuat opini yang justru membingungkan masyarakat,” ujarnya di Ambon, Senin (9/5).
Isnain mengatakan pihaknya tidak setuju kalau kepentingan masyarakat yang mulia ini lalu dibawa-bawa ke urusan politik.
“Janganlah, kasihan masyarakat yang sudah banyak ‘berdarah-darah’ untuk perjuangan ini,” pungkas dia.
Dicontohkan Isnain, bahwa di Seram Utara yang sudah ada empat kecamatan dan sudah disiapkan satu wilayah untuk dimekarkan tambah menjadi lima kecamatan agar persyaratan sebagaimana UU No23 Tahun 2014, tapi tidak direspon baik oleh pemerintah daerah. Hal yang sama juga di Jazirah Leihitu. Lain halnya dengan Lease yang sudah memenuhi persyaratan lima kecamatan, juga Banda yang masuk klausul kawasan strategis nasional sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Jadi, kata Isnain, domainnya sekarang ada di pemerintah daerah dan sejauh mana niat tulus dari pemerintah daerah itu sendiri untuk mewujudkannya. Jadi lanjutnya lagi, ketika isu pemekaran ini begitu santer, semua kandidat yang akan maju di perhelatan politik tahun 2017 di Malteng tampil mengelola isu ini bahwa mereka tidak alergi pemekaran dan siap untuk memperjuangkannya.
“Nah, karena itu, saya juga mau bilang, masyarakat harus jeli melihat siapa figur yang bisa dipercayakan untuk itu. masyarakat kita saat ini juga tidak hanya percaya pada kata-kata. Mereka butuh pembuktian yang nyata,” ketus Isnain Nuhukaly. (MP-15)
